12 Jul 2018 12:42

ORI `Kuliti` Perangkat Daerah Sulut Terkait Pelayanan Publik

MyPassion
Helda Tirajoh

MANADOPOSTONLINE.COM—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), sekarang ini sedang melakukan penelitian terhadap kepatuhan Undang-Undang (UU) 25 tentang pelayanan publik. Hal ini ditegaskan Kepala ORI Sulut Helda Tirajoh.

"Memang sekarang kita sementara melakukan penelitian dan penilaian terhadap pelayanan publik di perangkat daerah (Peda) Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten/kota. Itu kita lakukan secara objektif," ungkapnya.

Tirajoh mengatakan, pasti akan ada peda yang masih mendapatkan nilai merah atau buruk dalam pelayanan publik serta tidak patuh terhadap UU 25/2009.

"Penilaian ini tentu kita lakukan sesuai dengan UU yang ada. Nanti kalau sudah selesai, akan ada rapor yang akan kita serahkan langsung ke pimpinan daerah masing-masing. Kita usahakan, September semua sudah bisa selesai dan hasilnya juga sudah ada," sebutnya.

Pengamat pemerintahan Dr Welly Waworundeng mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk taat terhadap aturan terkait pelayanan publik. Itu menurutnya, merupakan prosedur tetap bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi wajar ketika Ombudsman memanggil instansi karena pelayanannya belum sesuai aturan. Rapor peda juga, wajib diberikan ke pimpinan. Agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan jabatan. Harusnya juga ada sanksi bagi instansi yang tak maksimal dalam bekerja dan melayani masyarakat,” kata Waworundeng.

Lanjutnya, harusnya Ombudsman diberikan kewenangan lebih. Tidak hanya sebatas rekomendasi. “Ombudsman harus diberikan kewenangan eksekusi atau kewenangan untuk menghukum instansi yang dilaporkan. Kalau hanya sebatas penilaian, ini saya rasa tidak akan memberi dampak lebih. Jika Ombudsman memiliki otoritas dalam penindakan, saya rasa akan lebih baik,” sarannya.(tr-02/can)

Kirim Komentar