12 Jul 2018 11:22

DPRD Bisa Pilih Kepala Daerah

MyPassion
Grafis

MANADOPOSTONLINE.COM—Kewenangan lembaga legislatif DPRD provinsi dan kabupaten/kota diperluas. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, DPRD diberi amanat bisa mengangkat dan memberhentikan kepala daerah.

Baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota. PP Nomor 12 ini akan diturunkan melalui Tata Tertib (Tatib) DPRD yang sementara direvisi oleh wakil rakyat saat ini. Hal tersebut dibeberkan Ketua Badan Pembentuk Perda (Bapemperda) DPRD Sulut Boy Tumiwa, kemarin.

Legislator PDI Perjuangan yang juga anggota pansus pembahas revisi Tatib ini mengatakan, pengangkatan kepala daerah itu dilakukan jika yang bersangkutan berhalangan tetap. “Misalnya diberhentikan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri,” sebutnya. Dia melanjutkan, amanat ini berlaku bagi kepala daerah dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

“Ini PP yang masih akan dibahas di pansus. Tetapi karena turunan dari PP mungkin tak akan ada perubahan signifikan. Hanya penajaman aturan saja,” papar mantan Ketua DPRD Minsel ini.

Di sisi lain, pengamat politik Dr Maxi Egeten menilai jikalau regulasi yang sudah diamanatkan dalam UU seperti itu, maka wajib diterapkan. Menurutnya juga, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki hak dalam mengganti kepala daerah yang berhalangan.

"Ya, saya rasa sistem ini lebih baik dari pada dipilih pihak kementerian atau pimpinan yang lebih tinggi. Karena kan DPRD dengan berbagai golongan didalannya bisa melakukan pengkajian secara mendalam. Jadi sistem musyawarah mufakat akan dilakukan dalam menentukan siapa kepala daerah yang akan diisi," tuturnya.

Namun Egeten mengatakan, semua regulasi ini haruslah diamanatkan dalam UU. Agar semua proses penggodokan tersebut tidak memicu konflik perdebatan di masyarakat, sehingga mengganggu proses demokrasi yang lain.

Sementara dari informasi yang dihimpun, PP ini mengamanatkan dalam rapat paripurna pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan kepala daerah atau wakil kepala daerah atau pengangkatan wakil kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan pada Pasal 25.

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.(tr-02/gel)

Kirim Komentar