11 Jul 2018 10:13

Sidang Kasus Pemecah Ombak Minut Dipending, Junjungan Dapat Pembantaran

MyPassion
Vincentius Banar

MANADOPOSTONLINE.COM — Sidang perkara korupsi proyek pemecah ombak Minahasa Utara (Minut), yang menyeret eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), JT alias Tambunan sebagai terdakwa terpaksa ditunda.

Menurut Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, kondisi fisik terdakwa Tambunan tidak memungkinkan untuk melaksanakan persidangan, Selasa (10/7) kemarin. “Terdakwa diopname di Rumah Sakit Advent Manado. Menurut Jaksa terdakwa masuk RS Senin malam,” terangnya.

Lanjutnya, pihaknya juga telah memberikan pembantaran kepada terdakwa. “Ingat bukan penangguhan, tetapi pembantaran selama terdakwa masih dalam kondisi sakit,” ungkap Banar, seraya menambahkan menurut surat keterangan medis, terdakwa terindikasi menderita penyakit jantung dan diabetes.

Sebelumnya, Kamis (28/6) lalu, terdakwa telah didakwa bersalah JPU atas perkara korupsi pemecah ombak Minut yang memiliki kerugian sekira Rp 8,8 miliar. “Bahwa terdakwa Tambunan Februari sampai Desember 2016, di kantor BNPB dan BPBD Minut, baik yang melakukan atau turut serta melakukan bersama Kepala BPBD Minut, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II, Steven selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Robby, diduga bersama Bupati Minut, serta Kombes Pol Rio Permana yang bertindak melaksanakan pekerjaan di lapangan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” tutur JPU, saat membacakan dakwaannya.

Selain itu, JPU juga menguraikan apa yang menjadi kesalahan terdakwa Tambunan dalam perkara ini. “Terdakwa selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan dana siap pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana siap pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.

Dalam perkara ini, terdakwa Tambunan juga telah dijerat pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (rgm/ria)

Kirim Komentar