10 Jul 2018 12:45

Instansi Vertikal di Sulut Dapat Rapor Hijau ORI

MyPassion

MANADO—Instansi vertikal di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulut.

 

Menurut Kepala ORI Sulut Helda Tirajoh, dari hasil sampel menunjukkan instansi vertikal seperti kepolisian telah mendapatkan rapor hijau.

"Jadi memang kita telah turun ke beberapa instasi vertikal untuk mengambil sampel terkait Undang-undang 25 tentang Pelayanan Publik. Dan yang kita dapatkan, rata-rata instansi veritakal tersebut telah mendapatkan rapor hijau. Ini memang sangat kita apresiasi terkait kepatuhan UU tersebut," bebernya.

Lanjutnya, dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulut, instansi vertikal memang lebih patuh terkait pelayanan publik. Seperti instansi kepolisian, semua persyaratan tentang pelayanan publik sudah dimiliki. Jelasnya, sampel yang diambil untuk instansi vertikal seperti Imigrasi, Balai Karantina Pertanian, Polres serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Memang ada beberapa Polres yang masih kuning, namun ada juga yang sudah hijau. Juga kita temui BPN, mereka rata-rata sudah hijau, namun ada satu atau dua yang di kabupaten/kota masih kuning. Nilai ini tentunya sangat kita apresiasi. Dan saya harap pemerintah daerah dapat mencontoh tentang kepatuhan pelayanan publik tersebut," tuturnya.

Pengamat pemerintahan Maxi Egeten mengatakan, jika dicermati dalam kacamata ideal, pelayanan publik belum maksimal. Seperti di instansi terkait perizinan dan rumah sakit di 15 kabupaten/kota. Menurutnya, masih banyak pengurusan berbelit-belit dan tidak sesuai UU 25 tentang Pelayanan Publik.

"Jadi memang perlu langkah-langkah strategis untuk merubah internal pelayanan, khususnya dalam aspek manajemen sehingga dapat membuahkan hasil pelayanan sesuai harapan masyarakat. Kan pada dasarnya pelayanan publik ini merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaran pemerintahan," ucapnya.

Egeten juga mengatakan, pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, khususnya melayani masyarakat. Yang artinya, semakin baik kualitas pelayanan publik yang disuguhkan, maka semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Jadi memang pemimpin di instansi tersebut harus cerdas dalam melihat celah pelayanan publik. Jika pimpinan instansi mampu membaca standar pelayanan maka saya rasa, semua yang ada di bawahnya akan teratur dalam melakukan pelayanan publik," urainya. (tr-02/can)

Kirim Komentar