09 Jul 2018 22:38

Jabatan Guru Besar Akan Diganti Dengan Ini

MyPassion
Ilustrasi (Manado Post Online)

MANADOPOSTONLINE.COM - Tim ahli RUU tentang Guru dan Dosen, Abdul Gani Abdullah mengatakan, dunia tenaga pendidik diatur dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Namun, implementasinya dianggap memiliki banyak kekurangan.

Sehingga perlu diusulkan adanya perubahan. Salah satu yang akan diubah adalah status tenaga pendidik di jenjang perguruan tinggi. Yakni, mengganti jabatan guru besar menjadi profesor.

"Karena istilah guru besar itu tidak internasional. Sedangkan profesor, lebih diakui di seluruh dunia," kata Abdul seperti dilansir JawaPos.com.

Tak hanya jabatan guru besar yang akan diusulkan pergantian istilahnya. Pada rancangan perubahan aturan itu juga mengusulkan tentang latar belakang pendidikan seorang dosen.

Menurut Abdul, dosen yang paling ideal harus bergelar doktor. Bukan, magister atau lulusan S2. Perubahan jabatan tersebut juga akan berdampak pada profesionalisme dan kesejahteraan dosen dan profesor.

"Kalau tenaga pendidik bergelar doktor, setidaknya dapat menambah penghasilan lain di luar kegiatan mengajar. Misalnya, menjadi pembicara atau tenaga ahli pada event tertentu," jelas Abdul.

Meski demikian, proses perubahan tersebut akan melalui beberapa tahap. Setidaknya, 15 tahun mendatang kewajiban tenaga pendidik bergelar doktor baru akan dapat diimplementasikan.

"Berapa tahunnya tergantung dari kesepakatan DPR-RI dan pemerintah. Tapi, saat ini sudah banyak beasiswa bagi dosen bergelar magister untuk mendapat gelar doktor," katanya.

Ditanya soal linearitas tenaga pendidik sekolah dasar dan menengah, Abdul menganggap lulusan apapun dapat bekerja jadi guru. Hanya, linearitas akan diperlukan jika guru tersebut ingin naik jabatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Jadi akan diatur dalam RUU nanti. Sehingga ada linearitas dalam pengangkatan guru. Misalnya lulusan S1 jurusan Geologi, ya ngga mungkin mengajar siswa SD," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, saat ini banyak tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidangnya. Padahal, tenaga pendidik di jenjang sekolah menengah dan dasar selain minimal lulusan S1, juga harus linear.

Linear artinya, tenaga pendidik wajib memiliki latar belakang bidang studi yang sesuai mata ajaran. Sementara aturan tersebut masih memperbolehkan lulusan bidang apapun menjadi pengajar pada mata ajaran yang berbeda.

"Menurut UU nomer 14 tahun 2005, tenaga pendidik lulusan S1 bisa mengajar apa saja. Nah, itu yang seharusnya tidak dilakukan," kata Fahira.

Atas kelemahan UU nomer 14 tahun 2005 itu, saat ini Fahira masih membahas dan melakukan uji sahih di Surabaya, Medan, dan Bali. Hasilnya, berupa RUU nomer 14 tahun 2005, akan diajukan dan dibahas ke tingkat DPR-RI. Targetnya, hingga akhir 2018.

"Sebelum dibahas ke tingkat DPR-RI, akan kami uji lagi ke masyarakat luas. Jadi tetap akan kami ukur implementasi perubahannya," jelas Fahira. (jpc/mpo)

Kirim Komentar