09 Jul 2018 09:49

Diblokir Pusat, Miliaran Anggaran Proyek di Sulut Bakal Terhambat

MyPassion
Grafis

MANADOPOSTONLINE.COM—Sejumlah proyek strategis di Sulawesi Utara (Sulut) bakal terhambat. Ini menyusul anggaran yang sampai Juni 2018 kemarin, masih diblokir pusat. Jumlahnya, mencapai Rp 273,42 miliar rupiah (lihat grafis). Proyek yang dananya paling besar diblokir yakni pembangunan Jalan Manado Outer Ringroad (MOR) 3.

Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah, alasan anggaran diblokir beragam. “Ringroad 3 misalnya, masih memerlukan riview dari BPKP. Review BPKP info terakhir sudah selesai. Sementara proses pembukaan blokir. Target bulan ini sudah harus terbuka blokirnya,” ungkapnya.

Pemblokiran itu, jadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulut. Semester I tahun ini, baru 32,63 persen dari target 40 persen terserap. Diketahui, pagu anggaran APBN K/L di Sulut Rp 10,2 triliun. Hingga akhir semester I, serapannya baru Rp 3,3 triliun.

Selain dana yang diblokir, masih banyaknya alokasi yang belum dikontrakkan, serta beberapa permasalahan lain jadi penyebab. Seperti lemahnya perencanaan dan penganggaran, penerapan kebijakan ‘long segmen’ yang berdampak pada pemaketan pekerjaan.

“Ada lagi karena pembebasan lahan yang belum tuntas, banyak terjadi penundaan atau kegagalan proses tender dan keterlambatan juknis dari kementerian/lembaga,” bebernya.

Pihaknya pun melakukan langkah-langkah percepatan, Seperti mengundang satuan kerja (satker) yang masih sangat rendah untuk pendalaman permasalahan dan mencari solusi permasalahan itu.

“Kedua, satker segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait utuk mengatasi permasalahan teknis pekerjaan termasuk dengan kementerian/lembaga. Ketiga, implementasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa untuk lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tender dan terakhir mendorong vendor untuk percepatan penagihan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gamy Kawatu mengaku, hingga sekarang tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun proyek APBN yang diblokir untuk Pemprov Sulut.

Menurutnya, memang ada keterlambatan pencairan karena proses lelang berlangsung. "Memang ada keterlambatan pencairan DAU dan DAK. Itu karena ada beberapa proses lelang di ULP yang sementara berlangsung. Namun kalau pemblokiran dana, sampai sekarang tidak ada," ungkapnya.

Dirinya mengatakan, sekarang masih ada tiga perangkat daerah yang sementara berposes pelelangan. Yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Dinas Kesehatan. Namun Kawatu mengatakan, pihak Pemprov berharap pada 17 Juli ini semua sudah bisa menandatangani kontrak.

"Memang gubernur dan wakil gubernur juga sudah menginstruksikan semua pada 17 Juli selesai kontrak. Memang kan aturannya begitu. Jika belum kontrak maka pencairannya belum bisa dilakukan. Bukan diblokir," imbuhnya.

Lanjutnya, sampai sekarang ada sembilan SKPD yang sementara berproses. “Dari sembilan SKPD tersebut tersisa tiga SKPD. Kita desak agar bisa selesai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan,” tukasnya.

Sementara itu, Ekonom Sulut Hizkia Tasik menyebut, penyerapan anggaran rendah di Sulut bukan baru pertama kali. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah intervensi PMK No. 18/PMK.07/2017 tentang penyaluran non-tunai yang bertujuan untuk mendorong penyerapan lebih cepat.

"Penyerapan anggaran yang lemah memang sudah sering terjadi. Seharusnya pemerintah harus memperhatikan hal ini," katanya.

Namun, lanjut dia, terdapat sisi positif dari kurangnya penyerapan. "Yakni uangnya tersedia sehingga masalah yang ada hanya pada kemampuan menggunakan uang tersebut," tambahnya.

Dia membeber, penyerapan anggaran dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan pelaksananaan kinerja dan efektifitas belanja serta simplifikasi SPJ pelaksanaan program. Di mana hal tersebut tidak terlepas dari kinerja kementerian negara atau lembaga dan SKPD yang mengeksekusi program-program pemerintah. Sehingga diperlukan percepatan penyerapan dengan eksekusi yang lebih efektif.

"Selain itu, komitmen, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dari pemerintah daerah termasuk SKPD juga mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini termasuk penyelesaian proyek-proyek strategis pemerintah," tutupnya.(Tim MP/can)

Kirim Komentar