06 Jul 2018 09:39

KPU Minut Jegal Mantan Terpidana

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif masuk hari ke dua. Meski belum ada partai politik (parpol) yang mengajukan bakal calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut) tetap menegaskan bakal caleg harus mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya bagi mantan terpidana kasus korupsi, narkoba dan pelecehan seksual, tidak bisa menjadi bakal calon DPRD.

Ketua KPU Minut Stella Runtu mengatakan, ketentuan itu tercantum di PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah diundangkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kewajiban itu tercantum di pasal 4 PKPU. "Syarat pemilih itu 17 tahun keatas atau sudah menikah walaupun masih di bawah umur. Dan bagi bakal calon mantan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak bisa mencalonkan diri," ujarnya.

Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, Logistik dan Keuangan Hi Darul  Halim SH mengatakan, untuk matan narapidana korupsi ini sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri, itu sesuai regulasi yang ada. "Mereka hanya di cabut haknya maju sebagai caleg, tetapi untuk memilih mereka bisa menggunakan haknya," ucapnya.

Halim menambahkan, bagi terpidana lainnya, bisa mencalonkan diri, asalkan memenuhi semua persyaratan yang ada, dalam hal pemenuhan syarat administrasi. "Jadi untuk kejahatan pidana umum mereka dapat mencalonkan diri,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan SDM Hendra Lumanauw mengatakan, apa yang ditetapkan pihaknya siap jalankannya. "Jadi sesuai aturan, kami akan tetap menjalankan regulasi yang ada dan tidak ada kompromi dengan mantan narapidana kasus korupsi," terangnya.

Terpisah, Anggota DPRD Minut Joseph Dengah mengatakan, kalau memang sudah di atur seperti itu kita sebagai warga negara harus menjalankan. "Saya pribadi, mendukung. Karena sebagai warga negara yang baik, apapun peraturan pemerintah harus dilaksanakan, kalau memang regulasinya seperti itu berarti harus diikuti," katanya.

Husein Tuahuns mengatakan, siapa saja berhak untuk mencalonkan diri karena itu semua sama di mata hukum. "Peraturan KPU itu hanya menghimbau kepada setiap parpol untuk melakukan itu. Karena ini masalah peraturan elektabilitas, apakah partai berani mencalonkan mantan napi, itu tergantung dari kaca mata mana orang melihat," terangnya.

Tuahuns menambahkan, KPU melarang itu tidak mengurangi harkat dan martabat. "Jadi memang kalau mantan narapidana korupsi mencalonkan diri, dikuatirkan bisa menurunkan tingkat elektabilitas partai. Tetapi itu bisa terbantahkan, apakah mantan korupsi itu setelah ia bertobat dan sudah menjalankan hukuman kemudian dia mencalonkan diri untuk mengabdi kepada negara apakah dia akan melakukan kembali? Belum tentu, siapa yang akan menjamin KPU. Orang yang belum pernah korupsi kemudian Ia tidak korupsi siapa yang menjamin. Belum ada yang bisa menjamin. Jadi setiap orang yang sudah menjalankan hukuman apa saja, berhak untuk mencalonkan diri karena setiap warga negara berhak memilih dan dipilih," tutupnya.(tr-04/ria)

Kirim Komentar