05 Jul 2018 12:52

KPU Miliki Alat Deteksi Bacaleg Eks Koruptor

MyPassion
Hasyim Asyari

MANADOPOSTONLINE.COM—Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan lembaganya punya alat untuk mendeteksi bakal calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi.

Begitu juga dengan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba, yang dilarang menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 untuk menjadi caleg.

“KPU punya sistem yang bisa mendeteksi di dalam daftar calon tuh, ada mantan napi koruptornya nggak. Silon ini sistem informasi pencalonan,” ungkap Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/7) dikutip dari liputan6.com.

Menurut dia, jika nantinya terdeteksi ada bacaleg yang pernah terkena ketiga kasus tersebut, maka KPU akan langsung mengembalikan berkas yang telah mereka serahkan. Hasyim pun menegaskan, partai politik bisa mengganti bacalegnya yang bermasalah. "Boleh (diajukan kembali) kalau calon yang itu tadi sudah diganti. Atau dicoret," ujar Hasyim menegaskan.

Bacaleg disebut telah terdaftar, kata dia, jika bacaleg itu sudah dinyatakan tak bermasalah. "Kan mereka dateng nih kita periksa dulu. Itu sistemnya KPU sudah bisa kelap kelip (terdeteksi) itu kalau masuk kategori 3 tadi, 'mohon maaf ya bawa pulang dulu' itu artinya belum didaftar. Baru didaftar kalo apa? Kalau sudah bersih," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan alasan institusinya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks koruptor maju sebagai calon legislatif. Menurut Yasonna, disahkannya PKPU itu untuk memastikan tahapan pemilu tak terganggu. "Sebelumnya diametrikal dia bertentangan, tapi ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang mantan itu. Nah itu sudah diserahkan dan supaya jangan menganggu tahapan, ya sudah kita sahkan," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Dengan disahkannya PKPU itu, sambung Yasonna, kini partai politik bertanggung jawab menghadirkan caleg yang bersih saat pemilu legislatif mendatang. "Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk men-screen (calon legislatif)," ucap Yasonna.

Sebelumnya, PKPU resmi diundangkan pada 2 Juli 2018. PKPU tersebut mengatur Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Ketentuan larangan mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan.

Pelarangan tertera pada Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi'.(gnr)

Kirim Komentar