04 Jul 2018 09:41
Mewoh Bantah Lakukan Pergeseran Jabatan

Rolling Paling Cepat Maret 2019

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 Juni lalu, wacana rolling jabatan pun berhembus. Namun, pergeseran jabatan ini dibantah oleh Pjb Bupati Royke Mewoh. Dia berujar, isu rolling jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa belum akan dilakukan.  “Sebenarnya ini bukan rolling. Karena sesuai dengan aturannya, apabila ada sesuatu terjadi penggantian itu diusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Jadi ini bukan rolling, itu isu saja, ini diusulkan pergantian mengisi kekosongan dan belum juga ada pelantikan,” ungkap Mewoh.

Dikatakannya, bila itu terjadi harus meminta restu dari kementerian melalui gubernur. “Paling banyak kosong eselon tiga, empat dan guru-guru. Sedangkan eselon dua belum ada, dan itu pun kalu ada harus meminta rekomendasi dari komisi ASN. Jadi kalu bilang rolling, itu bukan,” jelasnya. Dia juga mengungkapkan, sesuai dengan kewenangan yang ada, bila melakukan rolling jabatan atau pun mengisi lowong harus meminta izin ke mendagri di Dirjen Otonomi Daerah (Otda) untuk eselon tiga dan empat. “Sedangkan untuk eselon dua, diusulkan ke gubernur kemudian  Kemendagri lalu diteruskan ke komisi ASN. Itu mekanismenya,”  ucapnya.

Dia pun menekankan, untuk saat ini hanya pengisian jabatan yang kosong.  “Pengisian jabatan yang lowong tinggal menunggu rekomendasi dari pusat. Karena untuk menentukan waktu pelantikan harus menunggu rekomendasi,” katanya.  “Jadi bisa ya, bisa tidak. Jadi isu roling tidak ada, hanya pengisian jabatan saja,” pungkas Mewoh.

Dibantahnya isu rolling berarti untuk posisi strategis eselon dua dan tiga hampir dipastikan belum akan berganti sampai masa jabatan Mewoh berakhir September nanti. Sedangkan, untuk bupati dan wakil bupati terpilih sesuai aturan belum bisa melakukan pergeseran jabatan. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Minahasa Jeffry Korengkeng selaku ketua tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menjelaskan, untuk rolling jabatan harus melewati minimal enam bulan setelah kepala daerah dilantik (pelantikan September). “Untuk kepala daerah baru, nanti bisa melakukan rolling enam bulan setelah dilantik. Atau paling cepat Maret  tahun depan,” singkat Korengkeng. (tr-09/fgn)

Kirim Komentar