04 Jul 2018 10:55

Penyelesaian Ranperda Dinilai Lambat

MyPassion
Kisman Hala

MANADOPOSTONLINE.COM—Penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkesan lambat dari yang ditargetkan. Hingga memasuki semester dua tahun anggaran 2018, DPRD sama sekali belum menyelesaikan satu ranperda. Hal ini diakui Ketua Badan Legislasi DPRD Mitra Kisman Hala.

Dijelaskan Kisman, terhambatnya pembahasan dikarenakan adanya Pilkada yang merupakan agenda politik. Sehingga sangat berpengaruh pada penyelesaian ranperda. “Pilkada sudah menjadi agenda Politik seluruh anggota DPRD yang merupakan pengurus Partai. Sehingga agenda pembahasan sedikit terhambat,” jelasnya.

Meski begitu, menurut Kisman, DPRD nantinya bakal menggenjot penyelesaian Ranperda sesuai yang ditargetkan. Namun pihaknya tetap mengacu pada ketersediaan anggaran, serta kesiapan pansus. “Kami akan upayahkan semua ranperda yang ditargetkan tahun ini bisa diselesaikan,” katanya.

Untuk ranperda mana yang bakal diprioritaskan, lanjut Kisman, semuanya tergantung tingkat urgensi. Juga dilihat dari kebutuhan masyarakat. “Paling dekat bakal diparipurnakan ranperda tentang revisi organisasi perangkat daerah, ranperda kearsipan. Serta revis tata tertib dan kode etil DPRD. Karena itu merupakan rujukan terbitnya terbit nya PP 12  tahun 2018 tentang tatib DPRD," terangnya.

Adapun Kisman menyebutkan tahun ini, DPRD menargetkan menyelesaikan 12 ranperda. Baik dari usulan Eksekutif ataupun inisiatif DPRD. "Dari usulan eksekutif ada sembilan ranperda. Sedangkan inisiatif dewa ada tiga ranperda," sebutnya.

Terpisah Sekretaris DPRD Mitra Hans Mokat mengatakan, dalam waktu dekat ada tiga ranperda yang bakal mulai dibahas. Yaitu LPJ APBD 2017, Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Serta revisi perda pemilihan kumtua. "Ketiganya direncakan bakal dimulai dibahas," singkatnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Mitra Royke Lumingkewas menyebutkan, pihaknya mengusulkan sembilan ranperda sejak Januari lalu. Namun untuk prioritas saat ini ada empat perda. "Yakni revisi perda OPD, penyelenggaraan Arsip. Kemudian ada Perda RTRW," tandasnya.(cw-01/gnr)

Kirim Komentar