25 Jun 2018 10:03

Waspada Intervensi PNS di Pilkada

MyPassion

MANADO—Dua hari lagi, enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) akan memilih kepala daerah. Enam daerah itu yakni Minahasa, Mitra, Kotamobagu, Bolmut, Talaud dan Sitaro. Di detik-detik terakhir ini, campur tangan pihak ketiga dan intervensi terhadap PNS wajib diwaspadai.

John Kaawoan, pengamat politik Sulut mengatakan, potensi campur tangan pengusaha atau kontraktor, sebagai pihak ketiga, dalam pilkada memang bisa terjadi. Mengingat kebanyakan pihak ketiga saat ini masuk dalam tim pemenangan paslon.

"Jadi potensi adanya barter proyek bisa saja terjadi. Apalagi untuk tiap calon diyakini membutuhkan modal lumayan besar guna meraup suara banyak. Dari situ, pihak ketiga bisa dimanfaatkan dan memanfaatkan," jelas akademisi Fispol Unsrat ini.

Intervensi dan mobilisasi PNS juga harus jadi perhatian khusus. Pasalnya, meski tidak diberikan kebebasan mengungkapkan dukungan pada kandidat, para abdi negara ini punya hak pilih. Jumlah PNS pun tak sedikit. Wacana mencabut hak politik PNS pun sempat bermunculan.

Pengamat politik yang lain, Maikel Mamentu menuturkan, saat ini banyak PNS sering menjadi korban politik. "Dengan salah menuntukan pilihan, sering mengakibatkan PNS jadi korban," katanya.

Selain itu, pada saat pilkada, PNS sering berada pada posisi dilematis untuk menggunakan hak politiknya. Karena itu bisa mengakibatkan karirnya terganggu dengan politik balas dendam dari paslon.

"Itu bisa dilihat pada beberapa pilkada di Sulut. Dimana PNS meski berprestasi tetap non job. Hal ini perlu kearifan politik dari politisi yang menjadi kepala daerah nantinya," tukasnya.

Di tempat lain, pengamat politik Dr Stefanus Sampe mengatakan, hak politik PNS tak perlu dicabut. Karena PNS berhak menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan mereka kelak nanti.

"Mereka memang memang memiliki hak politik. Namun jangan diombang-ambingkan oleh politik. Yang utama itu, bagaimana pimpinan menjaga agara supaya tidak ada PNS yang menggunakan jabatan dan fasilitas untuk menguntungkan salah satu paslon. Kalau untuk mencabut hak politik mereka, saya rasa itu tidak perlu," ungkapnya.

Dia tidak membantah, hak politik PNS memang berpeluang disalahgunakan. Namun hak tersebut juga, meurutnya, sangat penting bagi PNS. Di mana PNS akan bisa memberi partisipasi terhadap siapa yang akan memimpin nantinya.

"Kalau seandainya dicabut dengan maksud membuat mereka tetap netral, itu saya rasa bukanlah jalan satu-satunya. Yang utama itu, bagaimana pimpinan tetap menjaga mereka. Lembaga pengawasan juga harus bersikap tegas. Ketika kedapatan langsung diberikan sanksi. Bukan mencabut sepenuhnya hak politik mereka. Jika ingin dicabut, tentu harus ada revisi dari UU. Selesaikan itu dahulu baru berpikir ke depan," paparnya.

Sementara itu, pihak penyelenggara di enam kabupaten/kota pilkada terus melakukan pematangan persiapan jelang hari H. Terutama soal logistik. Seperti di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro), pihak KPU terus melakukan pematangan penyaluran logistik.

Menurut Ketua KPU Sitaro Stephen Londok, penyaluran logistik akan dilakukan secara bertahap. "Mengingat Sitaro merupakan daerah yang terdiri dari tiga pulau utama. Maka penyaluran akan dilakukan, mulai dari daerah terjauh," ucapnya.

Saat ini, lanjut Londok, pihaknya sedang melakukan persiapan penyaluran di Pulau Biaro dan Tagulandang. "Nanti kemungkinan hari Minggu proses penyaluran akan dilakukan dengan menggunakan Kapal Lohoraung. Untuk Pulau Tagulandang terdapat tiga kecamatan yakni Tagulandang, Tagulandang Utara dan Tagulandang Selatan, dengan jumlah 56 TPS di 27 desa/kelurahan," jelasnya.

Sementara di Pulau Biaro hanya satu kecamatan dengan 10 TPS di lima desa/kelurahan. “Surat suara diberikan sesuai jumlah pemilih DPT di Pulau Tagulandang berkisar 16.569 nantinya ditambah 2,5 persen surat suara cadangan sekira 3.728. Jadi total 20.297. Sedangkan di Kecamatan Biaro 3.324 secara keseluruhan sudah termasuk DPT dan surat suara cadangan," terangnya.

Pendistribusian logistik tersebut, tambah Stephen, berupa kotak suara, surat suara, cap, tinta, logo, formulir untuk tingkat TPS, PPS dan PPK, serta berbagai keperluan yang akan digunakan saat hari pemilihan. "Nanti pada Senin (hari ini) baru kita menyalurkan untuk wilayah Pulau Siau serta Pulau Makalehi dan berbagai pulau kecil di seputaran wilayah Siau,” kuncinya.

Kapolres Sangihe AKBP Sudung F Napitu mengungkapkan, dalam mengawal pergeseran logistik ke Pulau Tagulandang dan Biaro ada anggota yang berjaga di kapal. "Sedangkan anggota lainya sudah memang bersiaga di tempat tujuan. Nanti kita akan mengamankan dari turun kapal hingga tiba di tempat penyimpanan di masing masing TPS," singkatnya.

Di Talaud, logistik pilkada telah disalurkan ke Kecamatan Damau, Kabaruan, Beo Utara, Essang Selatan, Essang, Gemeh, Pulutan, Rainis, dan Tanpan'amma. "Sementara untuk Kecamatan Nanusa dan Miangas dikirim Minggu (24/6) hari ini (kemarin, Red) menggunakan Kapal TNI AL," kata Ketua KPU Talaud Velma Sumee.

Untuk Kecamatan Lirung, Kalongan, Salibabu, Moronge, Beo Selatan, Beo, Meloguane Timur dan Melonguane, logstik akan disalurkan hari ini (25/6). "Semua sudah lengkap," singkat Sumee.

Kapolres Talaud melalui Kabagops Kompol Dikson Malensang mengatakan, personilnya telah disebar untuk melaksanakan pengamanan kotak suara menuju ke PPK Kecamatan.

“Kami berharap dengan pengamanan dan pengawalan pendistribusian kotak suara ini dapat mencegah terjadinya hal–hal yang tidak diinginkan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik,” katanya.

12
Kirim Komentar