21 Jun 2018 09:31

Penerimaan CPNS di Minahasa Ditentukan Juknis

MyPassion
Royke Mewoh

MANADOPOSTONLINE.COM—Peluang dibukanya penerimaan CPNS di Minahasa ditentukan turunnya petunjuk teknis (juknis). Pasalnya, walaupun Kemenpan-RB membuka peluang penerimaan CPNS, namun hal ini belum bisa dipastikan. Bupati Royke Mewoh mmengatakan, penerimaan CPNS di Minahasa masih menunggu juknis.  “Sekali lagi saya katakan bahwa di Minahasa belum ada penerimaan CPNS. Terkait penerimaan 204 PNS yang di moratorium itu untuk umum, sedangkan guru dan tenaga kesehatan masih menunggu juknis,” kata Mewoh.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Minahasa Melki Rumate membeber, Pemkab Minahasa dijatah 204 PNS untuk penerimaan kali ini. “Namun dalam usulan tersebut hanya formasi tenaga pendidik dan kesehatan melalui jalur umum yang dibuka,” kata dia.

Dia menjelaskan, sesuai hasil input e-formasi dari Menpan-RB untuk CPNS di Minahasa hanya dialokasikan untuk guru SD, SMP dan tenaga kesehatan.  “Ini merupakan hasil sesuai data yang di input e-formasi  Menpan-RB,” ujar Rumate. Dia menambahkan, untuk pendaftaran sudah melalui sistem online. “Rencananya akan dibuka usai Pilkada,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan dr Juliana Kaunang mengatakan, di Minahasa tahun ini ada 65 orang tenaga kesehatan yang direkrut melalui Dinkes. “Yang terdiri dari tenaga dokter PTT daerah 24 orang dan tenaga kesehatan lainnya berjumlah 41 orang. Itu merupakan upaya pemerintah untuk pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang tersebar di  22 puskemas,” ungkap Kaunang.

Kepala Dinas Pendidikan Arody Tangkere pun mengakui, di Minahasa masih sangat butuh tenaga pendidik.  “Sebetulnya secara jumlah banyak, namun penyebaran yang tidak merata. Serta ada beberapa guru mata pelajaran yang kurang. Secara umum memang kita masih membutuhkan,” pungkas Tangkere

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Minahasa Oklen Waleelng mengatakan, sangat wajar Kabupaten Minahasa belum membuka CPNS, karena struktur APBD masih dibebani belanja pegawai yang besar dibandingkan dengan belanja modal (infrastruktur). “Belanja APBD masih banyak terserap dengan belanja pegawai gaji dan tambahan penghasilan,” ungkapnya

Waleleng juga mengatakan untuk tahun ini ditambah lagi dengan struktur ASN yang cukup gemuk. “Harusnya berdayakan ASN yang ada saat ini dengan prinsip the right man on the right job, menempatkan ASN berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” tukas politisi Partai Golkar ini. (tr-06/fgn)

Kirim Komentar