18 Jun 2018 09:00
Polda Kerahkan 1.382 Personel

Awas!! Intel Money Politics Disebar

MyPassion

MANADO—Peringatan serius untuk pasangan calon (paslon) dan tim sukses di enam daerah pilkada di Sulut. Yakni Minahasa, Mitra, Kotamobagu, Bolmut, Sitaro, dan Talaud. Sembilan hari jelang pencoblosan, jangan coba-coba main politik uang (money politics). Ada intel Bawaslu dan Polda Sulut yang disebar untuk mengawasi aksi yang masuk kategori tindak pidana pemilu tersebut.

 

“Ada Timsus Polda yang melakukan pengawasan dengan tugas pokok adalah memberantas segala tindak kecurangan selama jalannya proses pilkada,” tegas Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo, kemarin.

Menurut Tompo, Polda intensif melakukan langkah pencegahan terhadap penyelewengan serta kecurangan selama proses pilkada serentak. Karena money politics telah menjadi instruksi Mabes Polri agar dicegah. “Kasus-kasus selama pilkada, terutama money politics yang menjadi atensi kami,” tegasnya.

Lanjut dia, Polda mengerahkan kekuatan penuh dengan sebanyak 1.382 personel yang disebar di daerah pilkada. “Ribuan personel tersebut diharapkan memperkuat potensi keamanan di tiap daerah pilkada,” katanya.

Senin (11/6) pekan lalu, menurut Tompo, personel di bawah kendali operasi (BKO) terakhir sudah dikirim ke wilayah Mitra. "Itu yang terakhir di BKO. Ada sekitar 120 personel yang digeser ke Polres Minsel untuk mengamankan pilkada di Mitra,” sebutnya.

BKO personel, ditambahkan Tompo, tidak semua ditempatkan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS). “Nanti akan dikoordinasikan di setiap polres. Jadi akan ada yang standby di polres dan ada personel yang ditempatkan di TPS,” ujarnya.

Menurutnya, semua personel yang di BKO sudah berangkat. “BKO itu untuk memperkuat polres yang ada agar progress pengamanan sesuai hasil perencanaan. Diharapkan semua personel yang ada dapat bertugas dengan baik sesuai petunjuk yang ada,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda MPd menegaskan, mengantisipasi adanya praktik money politics, pihaknya terus menggenjot sosialisasi kepada semua warga, khususnya di 6 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada.

Yang terbaik, money politics diantisipasi sejak awal. Untuk itu, kata Malonda pihaknya menggandeng semua stakeholder untuk terus menyosialisasikan dan meyakinkan kepada semua warga, bahwa hal itu dilarang dalam pesta demokrasi. Selain dilarang, berdasarkan aturan, di dalam Alkitab juga dilarang memberikan suap. “Money politics sema dengan suap. Dan tindakan suap bisa berujung pada pidana, jika memenuhi tindakan sistematis matematis. Tetapi, yang paling utama adalah kesadaran warga itu sendiri untuk menolak money politics,” ujarnya.

Saat ditanya fungsi personel Bawaslu dalam pengawasan money politics, mantan Ketua KPU Minahasa ini mengungkapkan, pihaknya sudah menyebar personel hingga ke desa. “Ada Panwas di setiap kabupaten/kota, Panwas Kecamatan masing-masing 3 anggota, PPL dan Pengawas TPS di setiap desa/kelurahan,” bebernya.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan, money politics ini masih akan terjadi. “Jika ada yang terbukti melakukan money politics, pastinya akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016,” tukasnya. Kemudian, jika terbukti ditegaskannya, paslon tersebut bisa dianulir. “Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk membatalkan paslon tersebut,” tegasnya. “Sedangkan terkait pidana, ada Gakumdu yang akan menindaklanjutinya,” pungkas Malonda.

Sementara itu, di daerah pilkada Panwaslu dan Polres juga serius memantau kasus money politics. Seperti di Mitra, menurut Panwaslu Mitra, pihaknya terus meningkatkan pengawasan. Hal ini dikatakan Komisioner Panwas Kabupaten Mitra Dolly Van Gobel, kemarin.

Menurut Dolly, panwas sejak awal tahapan sudah melaksanakan pengawasan money politics. Pengawasan ini akan terus ditingkatkan sampai hari H pencoblosan. "Tetap pengawasan terus kami lakukan. Untuk itu kami harapkan adanya kerjasama dari semua pihak. Jika memang mendapati kasus money politics agar segera laporkan ke Panwas," katanya.

12
Kirim Komentar