11 Jun 2018 08:56
Pengamat: Banyak Laporan Tak Diproses

Tersangka Money Politics Diamankan

MyPassion
Ilus

MANADOPOSTONLINE.COM—Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di enam kabupaten/kota di Sulut tak berjalan mulus. Berbagai pelanggaran ditemukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Seperti di Talaud, Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politics Polres Talaud berhasil meringkus tersangka di Desa Kalongan Tengah, Kecamatan Kalongan, Sabtu (9/6) lalu. Kapolres Talaud AKBP Denny Situmorang, melalui Ketua Tim Anti Money Politics Ipda Dedi Matahari membenarkan hal itu.

Menurutnya, para tersangka diamankan setelah sebelumnya Satgas menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan praktek politik uang. “Sekira pukul 13.00, Satgas menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalongan Tengah ada beberapa orang yang dicuriagai membagi-bagikan uang untuk kepentingan pemilihan bupati dan wakil bupati Talaud. Satgas mendatangi Desa Kalongan Tengah untuk mengklarifikasi informasi tersebut,” ujar Dedi, Minggu (10/6) kemarin.

Satgas pun turun lapangan sekira pukul 14.30 melakukan penyelidikan. Satgas mendapatkan dua identitas tersangka yang diduga membagi-bagikan uang kepada tiga masyarakat. “Mereka diberikan uang masing-masing sebesar Rp 50 ribu dan satu lembar kertas yang berisikan surat tugas dari salah satu DPC partai politik di Talaud. Satgas mengamankan tiga lembar kertas dan uang sejumlah Rp 150 ribu,” ungkapnya.

Pukul 15.00, Satgas bergerak ke Kantor Panwaslu Kecamatan (Panwascam) yang bertempat di Desa Kalongan Tengah untuk berkoordinasi sehubungan dugaan politik uang tersebut. Selanjutnya barang bukti uang yang diamankan bersama tiga lembar kertas diserahkan ke Panwaslu.

Selain temuan itu, Talaud hingga kini ada 17 laporan pelanggaran yang diterima Panwaslu. Di dalamnya termasuk laporan pelanggaran PNS dan politik uang. “Semua akan kami tindaklanjuti,” singkat Ketua Panwas Talaud Jekman Wauda.

Sedangkan di Kotamobagu, Panwaslu Kotamobagu mencatat sedikitnya 25 laporan dan temuan selang Januari hingga Juni tahun ini. “Ada 20 laporan masyarakat yang masuk di Panwas berkaitan dengan dugaan pelanggan dalam tahap pilkada dan lima temuan Panwaslu berkaitan netralitas PNS dan netralitas kepala desa dan lurah yang terlibat dalam proses kampanye pasangan calon. Dan semua sudah ditindaklanjuti,” ungkap Anggota Panwaslu Kotamobagu Amaludin Bahansubuh.

Lanjutnya, semua laporan juga sudah diteruskan ke lembaga dan pihak yang berwenang. “Termasuk menyurati pelapor tentang status laporan, baik yang memenuhi unsur pelanggaran ataupun tidak memenuhi unsur,” jelasnya. Ketua Panwaslu Kotamobagu Musly Mokoginta mengatakan, sebelumnya ada 101 laporan yang masuk, tetapi tidak ditindaklanjuti. “Dikarenakan tidak semua cukup bukti yang kuat. Yang saat ini kami tindaklanjuti hanya 25 laporan dan temuan,” pungkas Musly.

Sementara itu, Panwaslu Minahasa melalui anggotanya Rendy Umboh menyebutkan, untuk pelanggaran jelang pilkada didapati banyak pelanggaran. “Untuk pelanggaran netralitas ASN ada banyak tapi yang sudah kami laporkan ada sekitar tujuh pelanggaran netralitas ASN,” ungkapnya, semalam.

Umboh juga mengatakan, ada juga jenis pelanggaran lain yang telah diproses. “Yaitu pelanggaran keberpihakan hukum tua Amongena. Itu putusan pidana dan denda lima juta, dan juga ada pidana kampanye di luar jadwal paslon nomor satu,” tambahnya.

Di Mitra lain lagi. Penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu terkesan minim. Pasalnya sejak mulainya tahapan pilkada, Panwaslu Mitra baru mengoleksi tujuh dugaan pelanggaran. Itu pun berdasarkan data hingga 8 Mei lalu. “Hingga kini sudah ada tujuh kasus yang ditangani. Namun enam di antaranya dihentikan karena memang tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sedangkan satu kasus sementara berproses, dan segera diserahkan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu, red)," beber Komsioner Panwaslu Mitra Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Hanny Kalangi, waktu lalu. Sayangnya, ketika dikonfirmasi lagi kemarin, terkait jumlah pelanggaran, belum mendapat tanggapan dari Divisi HPP Panwaslu Mitra. Hanny Kalangi dihubungi berkali-kali tidak merespon.

Komisioner Panwaslu Mitra Dolly Van Gobel ketika dimintai tanggapan menyebutkan, data jumlah pelanggaran harus minta ke Komisioner Divisi HPP atau Ketua Panwaslu. “Itu bidangnya Komisioner Divisi HPP, namun memang yang bersangkutan sulit dihubungi,” katanya.

Ketua Panwaslu Mitra Jobie Longkutoy memberikan tanggapan berbeda terkait total kasus. Menurut Longkutoy, hingga kini pihaknya baru menangani lima dugaan pelanggaran. Baik temuan ataupun laporan. "Empat di antaranya tidak dilanjutkan karena tak memenuhi unsur. Sedangkan satu kasus sudah dalam tahap persidangan," terangnya.

Di Sitaro, menurut Koordinator Divisi Hukum Panwaslu Sitaro Fidel Malumbot mengatakan, sejak Januari hingga Mei sudah ada 34 kasus yang ditangani. "Yang terdiri dari 31 temuan dan didominasi postingan medsos, serta ada beberapa kehadiran perangkat kampung maupun kapitalau dan PNS dalam kampanye paslon," terangnya.

Sedangkan tiga lainnya, lanjut Malumbot, merupakan laporan dugaan perangkat kampung menjadi timses paslon, penghinaan, serta perusakan APK. "Khusus perusakan APK sudah dalam proses hukum. Sedangkan 33 lainnya kita sudah memberikan surat teguran maupun rekomendasi kepada stakeholder terkait," jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda MPd menegaskan, siapapun jika melanggar aturan pilkada akan ditindak. "Kan sosialisasi terkait larangan saat pilkada sudah sering dilakukan. Apalagi sudah pernah ada tindakan yang dikeluarkan salah satunya di Langowan, karena Kumtua-nya melanggar aturan dan lewat putusan sidang telah diberikan sanksi," ujarnya.

Lanjut Malonda, semua pelanggaran yang masuk khusus ke Bawaslu, baik lewat laporan masyarakat ataupun temuan di lapangan oleh Panwaslu dipastikan akan ditindak sesuai aturan berlaku. “Berdasarkan pelanggaran apa yang telah dilakukan kita tindak,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Dr Maikel Mamentu menilai, dugaan pelanggaran harusnya ditindaklanjuti secepat mungkin. Panwaslu juga harus bekerja senetral mungkin. Karena kebanyakan laporan yang masuk ke Panwaslu, hampir sebagian besar tak dilanjutkan. “Baik apakah memenuhi unsur atau tidak. Itu sudah masuk ranah Panwaslu. Dari situ akan dilihat kredibilitas dari Panwaslu," kata Akademisi Unsrat ini.

Dia menyebutkan, peran Panwaslu harus lebih dimaksimalkan dalam menangani dugaan pelanggaran pilkada. Karena Panwaslu sekarang diberikan kewenangan yang lebih untuk mengawasi. Bahkan untuk mengadili pelanggaran pemilu dan pilkada. "Dengan kewenangan yang lebih diharapkan Panwaslu dapat bertindak tegas, adil, dan bersih dalam menjalankan fungsinya,” katanya.

Ditambahkan Pengamat Hukum Toar Palilingan MH, dugaan pelanggaran selama ini lebih kepada pelanggaran yang dilakukan saat tahapan masa kampanye. Terlebih khusus pada money politik atau pemberian janji yang disertai ajakan dari masing-masing paslon beserta tim suksesnya. "Serta black campaign yang saling mendiskreditkan sesama paslon," katanya.

Namun, beruntung birokrat tidak terlalu agresif juga terutama di daerah yang ada peserta petahana. Mengingat kepala daerah selama masa kampanye harus cuti kampanye. “Sehingga jabatan yang sementara di jalankan penjabat yang secara langsung atau pribadi tidak punya kepentingan," terang Palilingan.

Adapun menurut Palilingan, bawaslu dan panwaslu juga telah memiliki daerah dan wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Sehingga dalam melakukan pengawasan untuk wilayah tertentu dilakukan dengan pendekatan strategi yang telah di petakan sebelumnya. “Juga berdasarkan pemetaan tersebut maka potensi pelanggaran bisa diantisipasi lebih dahulu, sehingga terkesan minim pelanggaran,” terangnya.

Selain itu, dikatakan Palilingan, bawaslu dengan jajarannya berdasarkan UU baru juga telah di back up langsung dengan penyidik Polri. Serta jaksa di sekretariat Gakkumdu. Sehingga untuk penindakan bisa langsung digelar. "Apakah bisa lanjut ke pengadilan atau tidak jadi dari segi waktu menjadi lebih efektif serta efisien. Hal ini sangat memudahkan penanganan sehingga pelanggaran dalam setiap tahapan bisa segera tertangani lebih cepat dan lebih baik,” tandasnya.(mp/can)

Kirim Komentar