09 Jun 2018 13:53

Mudik, ASN Kotamobagu Bisa Gunakan Randis

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Kota Kotamobagu, mengizinkan ASN menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk mudik lebaran. “Tahun ini kita memberikan dispensasi kepada para pejabat serta ASN Kotamobagu yang ingin menggunakan kendaraan dinas saat mudik Idul Fitri 1439 Hijriah,” kata Sekretaris Kota Kotamobagu Adnan Masinae.

Tapi dia menegaskan,  penggunaan randis tidak bisa dibawa keluar provinsi. "Kalaupun keluar provinsi harus ada persetujuan dari pimpinan agar dapat dimonitor," tegas Masinae, Jumat (8/6).

Selain itu, ada ketentuan yang harus dipatuhi pengguna randis. "Jika terjadi kerusakan dalam kendaraan dinas saat dipakai mudik lebaran, tentunya harus ditanggung sendiri. Juga termasuk pemakaian bahan bakar minyak, tidak bisa menggunakan uang dinas," katanya.

Lanjut Masinae, ada beberapa kendaraan yang dilarang digunakan di hari libur nanti. "Ada beberapa kendaraan dinas yang tidak bisa digunakan mudik lebaran  atau keluar wilayah diantaranya mobil damkar dan ambulance. Jika kedapatan, akan diberikan sanksi tegas," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta meminta ASN di lingkup Pemkot Kotamobagu mengikuti waktu masuk kantor yang sudah ditetapkan. Katanya, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) cuti bersama diputuskan selama tujuh hari. "Ditambah libur Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018 selama tiga hari. Sehingga total libur menjadi 10 hari pada 11-20 Juni 2018. Tanggal 21 masuk apel perdana," ujar Sahaya.

Dengan libur yang cukup panjang ini, dia berharap ASN bisa masuk kantor sesuai waktu yang ditetapkan dan mengikuti apel bersama. "Seperti biasa kalau namanya apel berarti wajib. Jika tidak, sanksi secara berjenjang akan diberikan oleh pimpinan SKPD," tegasnya.

Dia menambahkan, kehadiran para ASN menjadi bagian dari perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). "Dari BKPP sendiri, karena ini menyangkut kehadiran maka menjadi bagian dari perhitungan TPP. Semacam apel perdana, ketika ASN melaksanakan kewajiban maka ada penghargaan dari pemerintah daerah terkait penambaan penghasilan,” pungkasnya.(tr-06/tan)

Kirim Komentar