09 Jun 2018 11:11
Pangkong: Masyarakat Lebih Berani Lapor

Kekerasan pada Anak Masih Tinggi

MyPassion
Mieke Pangkong

MANADO—Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2 TP2A), hingga Jumat (8/6), mencatat sudah 81 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Mieke Pangkong. "Kasus yang paling banyak sesuai laporan yaitu kekerasan terhadap anak," ungkap Pangkong.

Dirinya mengatakan, di tahun 2017 100-an kasus kekerasan terhadap anak terjadi sesuai laporan yang masuk. Dan sekarang jumlahnya mencapai 60 persen dibandingkan tahun lalu.

"Kasusnya sebenarnya bukan meningkat. Yang meningkat adalah beraninya masyarakat melaporkan kasus. Di tahun 2017 itu, sebenarnya kasusnya banyak. Namun yang berani melapor hanya 100-an orang. Kalau sekarang, masyarakat lebih berani dan peduli untuk melaporkan kasus kekerasan di sekitarnya. Ini yang memang kita apresiasi atas beraninya mereka melaporkan," jelasnya.

Masyarakat jadi berani melaporkan karena menurut Pangkong, mekanisme pelaporan semakin mudah. P2 TP2A telah menyiapkan aplikasi laporan lewat online. Selain itu menurutnya, ada pendampingan yang lengkap. Mulai dari kepolisian, advokasi, psikolog, serta dokter umum.

"Kami memang semakin memudahkan mekanisme pelaporan. Setiap pelaporan yang menyangkut masalah hukum, kita berikan pendampingan secara gratis. Mungkin karena itulah timbul keberanian masyarakat melaporkan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi memang bukan kasusnya meningkat, tapi masyarakat lebih berani melaporkan," tegasnya.

Dirinya juga mengatakan, masyarakat memang diberikan pendampingan serta disembunyikan identitas pelapor. Kalau untuk korban menurutnya, akan dirawat baik mental maupun fisiknya di shelter yang memang disediakan untuk korban.

"Kita memiliki tempat yang namanya P2 TP2A. Di situ kita merawat mereka. Ada tim kesehatan dan psikologi, ada kamar yang tersedia untuk kita menampung korban. P2 TP2A menampung korban rujukan kekerasan dari daerah lain. Itu kita lakukan karena memang tanggung jawab kita," imbuhnya.

Di sisi lain Bidang Advokasi Swara Parangpuan Sulut Nurhasana berharap pemerintah daerah memiliki dan memaksimalkan peranan P2 TP2A. Sehingga keberadaannya memang sangat berperan menekan angka kekerasan terhadap anak. Pelaporan juga menurut Nurhasana, bisa berjalan dengan baik. "Bukan saja di provinsi. Tetapi P2 TP2A harus ada di 15 kabupaten/kota. Bahkan bisa dimaksimalkan dan dibentuk di tiap kecamatan dan desa," ujarnya.

Nurhasana menambahkan, dengan dibentuknya P2 TP2A di tiap kecamatan dan desa juga bisa memberikan edukasi di masyarakat, karena selama ini apabila ada yang mendapat kekerasan di keluarga baik anak atau istri, cenderung enggan melapor karena malu.

"Saya juga meminta agar dibuka layanan khusus agar korban kekerasan bisa berkonsultasi terkait dengan persoalan yang dihadapi. Itu memang wajib dilakukan 15 kabupaten/kota bahkan bisa sampai desa dan kecamatan," tandasnya.(tr-02/gel)

Kirim Komentar