08 Jun 2018 12:34

Diduga Langgar Aturan Netralitas, 8 PNS Pemkot Bitung Dipanggil Panwascam Matuari

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Matuari melakukan klarifikasi terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bitung. Hal ini terkait komentar pada postingan salah satu ketua partai politik tingkat provinsi.

Informasi dihimpun, Panwascam Matuari mengundang klarifikasi delapan orang PNS, dua diantaranya belum memenuhi undangan hingga kemarin (7/6). “Para PNS tersebut diduga melakukan pelanggaran terkait aturan netralitas PNS. Makanya kami panggil untuk dimintakan klarifikasi,” ungkap Ketua Panwascam Matuari Viane Rangingisan.

Ditambahkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwascam Matuari Hezky Goni, pemanggilan para PNS tersebut dilakukan secara bergantian di sekretariat. Menurutnya, para PNS tersebut mengaku tidak mengetahui adanya aturan larangan menanggapi status yang berkaitan dengan peserta pemilu di sosial media.

“Para PNS ini mengaku tidak tahu kalau ada aturan yang melarang PNS memberikan komentar di sosial media atau memposting sesuatu yang berkaitan dengan partai politik atau peserta pemilu. Padahal aturannya jelas, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PP 53 tahun 2010, Perbawaslu 11 tahun 2014 dan surat edaran MenPAN-RB,” jelas Goni. Lanjutnya, para PNS yang diundang klarifikasi tersebut ada pejabat eselon III, eselon IV, staf hingga kepala sekolah.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwascam Matuari Jantje Rumagit menuturkan, hasil klarifikasi ini nanti diserahkan ke pimpinan masing-masing PNS untuk diberikan pembinaan. “Sesuai aturan, hasil klarifikasi ini akan kami lanjutkan ke pemerintah kota sebagai atasan para PNS tersebut untuk diberikan pembinaan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bitung Franky Ladi saat dikonfirmasi mengatakan, untuk pemanggilan terhadap PNS yang diduga melanggar netralitas di media sosial tersebut memang rananya panwas. Dirinya menyampaikan, memang ada edaran dari Menpan-RB terkait peraturan PNS dalam menggunakan media sosial.

"Diantaranya tidak boleh memberikan komentar atau like terhadap salah satu postingan yang mengandung unsur politik. Kami tinggal menunggu saja proses dari pihak panwas. Nantinya juga panwas akan menyurat ke kami," jelas Ladi.(tr-03/tan)

Kirim Komentar