07 Jun 2018 09:23

Tetty Siapkan Plt Kepala BPBD

MyPassion
Christiany Eugenia Paruntu

MANADOPOST-Suasana kantor Pemkab Minsel berjalan seperti biasa. Tetty, sapaan akrab bupati Christiany Eugenia Paruntu, kembali berkantor di ruang kerja yang digeledah kejaksaan sehari sebelumnya. Bahkan, informasi didapat, dia sedang mempersiapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pengganti Komaling.

Sekretaris BPBD Herry Runtuwene dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sam Setho Slaat yang disinyalir bakal menempati jabatan itu sempat dipanggil ke ruang kerjanya. Sayang kala diminta kembali  mengonfirmasi pernyataan Kajari, dia justru menyerahkannya ke Kabag Humas Setkab Henri Palit. "Hari ini, ibu bupati berkantor seperti biasa. Hanya memang beliau berdiskusi dengan beberapa pihak untuk membicarakan masalah ini," beber juru bicara Pemkab Minsel itu.

Menurut dia, upaya hukum sedang dipertimbangkan sembari tetap menghormati proses yang dilakukan Kejari Minsel. Sebelumnya, Tetty memastikan pihaknya berupaya kooperatif selama proses berjalan sesuai hukum yang berlaku. "Kami kooperatif. Selama ini kami terus mendengungkan upaya anti korupsi," ungkapnya.

Bagi dia, jauh sebelum penanganan kasus itu, sikap terbuka dalam birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik telah dilakukan. Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga semua tindak tanduk pejabat Pemkab Minsel diawasi penuh. "Kami serahkan semua kepada Tuhan. Biar Dia Yang Maha tahu bertindak. Sampai sekarang kami bersyukur atas penyertaanya," tutur dia. Olehnya, jajaran di bawahnya diminta tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh isu yang menyesatkan sehingga mengganggu produktivitas kerja. "Jangan sampai berpengaruh terhadap pelayanan kepada  masyarakat. Biar nanti kebenaran terungkap," imbau Ketua Golkar Sulut itu.

Sementara itu, tokoh muda Minsel Guido Piri meminta semua pihak transparan dalam pengungkapan kasus tersebut. Bagi dia, masalah ini cukup menyita animo publik. "Semoga proses hukum berjalan sesuai koridor tanpa ada tendensi politik. Sebab, masyarakat yang tidak tahu apa-apa yang akan menerima dampak," nilainya.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah digiring kepada opini menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. "Kami tidak segan turun ke jalan untuk menuntut kepastian. Agar masalah ini tidak berlarut dan justru mempermalukan daerah kami. Jangan justru jadi panggung sandiwara," pungkasnya.(jen/tan)

Kirim Komentar