07 Jun 2018 11:40

Plt Bupati Talaud Beber Temuan BPK

MyPassion
Petrus Tuange

MANADOPOSTONLINE.COM—Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemkab Talaud, bukan tanpa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut. Disebutkan Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Tuange, ada banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.

“Opini BPK ada beberapa sektor penilaian. Karena itu keluar tiga buku LHP. Buku yang pertama yakni LHP terkait pemeriksaan laporan keuangan pemkab. 14 Kabupaten Kota termasuk Talaud mendapatkan opini WTP. Tetapi WTP Talaud itu penuh rekomendasi. Jangan terjebak pada euforia Talaud WTP,” tegas Tuange, saat memimpin apel bersama para PNS, Rabu (6/6) kemarin.

LHP yang dia tandatangani berupa LHP BPK RI atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemkab Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017, LHP atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan LHP BPK RI atas sistem pengendalian intern.

Tuange mengatakan, dirinya selaku Plt Bupati sebenarnya tidak ingin menandatangani LHP. Pasalnya, saat pelaksanaan kegiatan 2017, dirinya tidak dilibatkan. “Tapi tim BPK bilang di seluruh daerah pelaksana Pilkada, diseragamkan plt bupati harus menandatangani LHP. Artinya ketika saya menandatanganinya, saya turut bertanggung jawab terkait LKPD Tahun Anggaran 2017, yang kemudian turut bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi BPK selama 60 hari ke depan,” jelasnya.

Ia pun membeber sejumlah temuan BPK dalam pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Diantaranya, Pemkab Kepulauan Talaud belum membayar tunjangan guru dan jasa pelayanan kesehatan, serta transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp 18 miliar lebih.

Diuraikan, penganggaran pemkab tahun 2017 tidak memadai. Penatausahaan dan pelaporan aset tetap dan aset lainnya juga tidak memadai. Kemudian pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak dipungut dan dikelola secara memadai, serta hilangnya potensi pendapatan, penyaluran dan pertanggungjawaban barang diserahkan masyarakat pada tiga SKPD tidak sesuai kebutuhan. “Serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD tidak didasari atas survei harga pasar yang memadai.

“BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Diantaranya pembayaran belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan senilai 1,6 miliar lebih, pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai kontrak pada 23 paket pekerjaan senilai 1,4 miliar, kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional senilai 132 juta lebih, dan pemakaian langsung retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar 111 juta lebih,” tandas Tuange.(fik/gnr)

Kirim Komentar