06 Jun 2018 14:23

THR Setkab Minsel Tanpa TPP

MyPassion
Denny Kaawoan

MANADOPOSTONLINE.COM—Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 3.774 ASN Pemkab Minsel sementara berlangsung. Anggaran senilai total Rp 15,5 miliar pun secara bertahap dikucurkan ke masing-masing perangkat daerah. Menariknya, di tengah proses pencarian, sejumlah pro kontra terkait pembayaran THR ASN mengemuka. Informasi didapat, pembayaran THR tidak dilakukan penuh di sejumlah perangkat daerah. "Juknisnya kan semua yang biasa kami dapat setiap bulan. Tetapi ini, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak kami terima. Padahal daerah lain mengucurkan," beber salah seorang ASN Sekretariat Kabupaten (Setkab) Minsel yang enggan namanya dikorankan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel Denny Kaawoan menyebut, pencairan sudah dilakukan sejak pekan lalu. Terkait itu, semua tergantung perangkat daerah masing-masing. Karena dalam juknis dari Kemenkeu RI, pembayaran TPP bergantung pada keadaan ekonomi daerah, dalam hal ini perangkat daerah itu sendiri. "Kalau kita di BPKAD dibayarkan karena anggaran untuk itu sudah kita persiapkan. Kalau yang lain tidak, penataan anggaran TPP terbatas di beberapa bulan. Rata-rata hanya 8-11 bulan. Kita mengucurkan sesuai permintaan saja," jelas dia.

Sementara itu, terkait nasib ribuan THL, dirinya memastikan pembayaran THR sudah tidak mungkin dilakukan. Sebab, waktu yang semakin terbatas. Kini, pihaknya hanya dapat memperjuangkan nasib mereka di gaji 13. "Kita menunggu daerah lain. Kalau lain membayar, kita juga pasti membayar. Anggarannya sudah ada. Itu pengganti THR bagi mereka," jaminnya. 

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Minsel Steven Lumowa meminta pemkab mengedepankan asas keadilan. "Kalau yang lain dapat, harusnya semua dapat. Sudah menjadi tugas pemkab untuk menjamin kesejahteraan pegawai," harapnya. Menurut dia, dalam rapat TAPD dengan Bangat DPRD telah disepakati pembayaran TPP ditata seragam selama satu tahun penuh. "Begitu juga dengan THL sudah diatur secara rapih di masing-masing perangkat daerah. Kami harap itu tidak menjadi beban bagi Pemkab," pungkas Ketua DPC PDI-P itu. (jen/fgn)

Kirim Komentar