06 Jun 2018 11:33

Kasus Perjalanan Dinas Anggota Dewan Mitra Dipertanyakan

MyPassion
Deswerd Zougira

MANADOPOSTONLINE.COM—Status kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas anggota dewan Mitra tahun 2016, dipertanyakan Sulut Corruption Watch (SCW). Mereka mendesak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Amurang segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.

“Kami meminta Kejari Amurang segera melakukan penindakan lebih lanjut terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana perjalanan dinas para anggota DPRD Mitra tahun 2016,” kata Koordinator SCW Deswerd Zougira, Selasa (5/6).

Dugaan penyelewengan itu katanya dilakukan beberapa legislator berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016. “Bahkan ada juga ditemukan perjalanan fiktif. Sesuai hasil audit BPK, setahun kemudian menyebutkan penggunaan dana tersebut tidak sesuai aturan. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 3 miliar rupiah,” sebutnya.

Selain itu, dijelaskan Zougira, pada pemeriksaan BPK lalu, ditemukan dokumen pendukung perjalanan dinas fiktif atau dipalsukan.  Sehingga BPK sudah merekomendasikan agar setiap legislator yang menggunakan dana tersebut segera mengembalikannya ke kas daerah. “Namun hingga kini masih ada sebagian tidak memenuhinya. Kami menilai kasus ini sudah memenuhi unsur korupsi. Sehingga harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Ditambahkannya, hasil koordinasi dengan Kejari Amurang, kasus itu sudah masuk tahap penyelidikan. “Jadi ini sudah masuk tahap penyelidikan. Untuk itu kami minta harus ada tindakan lebih lanjut,” tandasnya.

Sekretaris DPRD Mitra Hans Mokat saat dikonfirmasi mengakui, temuan pemeriksaan BPK itu sudah ditangani Kejaksaan Negeri Amurang. Hal itu dikarenakan sudah ada MoU BPK dan Kejaksaan. “Memang ini merupakan TGR terkait perjalanan dinas. Namun kebanyakan yang lakukan TGR sudah melakukan pengembalian,” jelasnya. Untuk besaran TGR yang dilimpahkan ke kejaksaan tak lebih dari 3 miliar. Angkanya tak sebanyak itu. Namun untuk pastinya, lebih baik ditanyakan langsung ke Inspektorat,” tandasnya.

Sayang, Kepala Kejari Amurang Lambok Sidabutar ketika dikonfirmasi via telpon enggan memberikan keterangan. “Lebih baik langsung ketemuan di kantor. Karena saya ragu apakah anda wartawan atau bukan. Makanya lebih ketemuan di kantor saja,” singkatnya pada wartawan koran ini, Selasa (5/6) sore.(cw-01/gnr)

Kirim Komentar