05 Jun 2018 11:27

Tetty Evaluasi Pejabat Pasca WTP

MyPassion
Bupati Christiany Eugenia Paruntu bersama Ketua DPRD Jenny Tumbuan menandatangani berita acara serah terima LHP BKP di kantornya, kemarin. (Jendri Dahar/MP)

MANADOPOSTONLINE.COM—Pasca diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sulut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Minsel, Bupati Christiany Eugenia Paruntu (CEP) memastikan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pejabat di bawahnya.  "Memang tidak ada temuan signifikan yang berpotensi pada adanya korupsi.  Mayoritas sifatnya administratif seperti pembayaran gaji yang harus dikembalikan? pegawai yang harusnya sudah dipecat, tetapi beberapa tupoksi tidak berjalan maksimal sehingga evaluasi tetap harus dilakukan. Kita rencanakan dalam waktu dekat (rolling, red)," ungkapnya di sela-sela koordinasi dengan sejumlah pejabat.

Meski begitu, dia berterima kasih kepada seluruh pejabat teknis yang telah memberikan kemampuan maksimal dalam penyusunan LKPD.  "Semua jajaran sudah berusaha maksimal. Ketika auditor datang saya berulang kali mewanti-wanti jajaran perangkat daerah agar kooperatif dan ini hasilnya, puji Tuhan. Sekarang kita fokus menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi selama 60 hari ke depan," tutur Ketua DPD I Golkar Sulut itu.

Diketahui, capaian tersebut merupakan yang kedua kali setelah tahun lalu, opini serupa diterima atas LKPD 2016. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulut di kantornya, kemarin, diawali penandatanganan berita acara serah terima yang dilakukan kepala daerah dan ketua DPRD di 15 kabupaten/kota se-Sulut. Suasana ketegangan bercampur keceriaan mulai terasa kala Ketua BPK Sulut Angga Muliaman Purba secara bergiliran menyampaikan LHP di masing-masing daerah. Purba mengingatkan opini tersebut diberikan untuk menilai tingkat kewajaran pengelolaan anggaran. "WTP tak menjamin pemkab atau pemkot bebas dari segala persoalan. Kami mengapresiasi upaya pengelolaan anggaran yang kini semakin baik," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey berpesan agar seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti temuan BPK. "Mayoritas masalahnya hampir sama. Makanya kebiasaan menjadikan pemprov sebagai kiblat harus ditinggalkan. Karena kan selalu begitu, disesuaikan dengan pemprov padahal perhitungan dan acuannya berbeda," tutupnya.

Tetty, sapaan akrabnya turut didampingi Wabup Franky Wongkar, Asisten III James Tombokan, Kepala Inspektorat Adrie Keintjem, Kepala BPKAD Denny Kaawoan,  Sekwan Lucky Tampi serta Kabag Humas Henrie Palit. (jen/fgn)

Kirim Komentar