05 Jun 2018 11:07

Pemilu 2019 Tidak Pakai BPP

MyPassion

MANADO—Metode penghitungan suara untuk konversi kursi partai politik (parpol) pada pemilihan legislatif (pileg) tingkat DPR RI mengalami perubahan. Tidak lagi menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) seperti pada Pemilu 2014. Sekarang menerapkan metode konversi suara Sainte Lague murni. Teknik penghitungan ini menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil, mulai dari 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya.

 

Metode ini disebut bakal menguntungkan partai-partai besar. PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, yang pada Pemilu 2014 meraih 109 kursi DPR dengan 23.673.018 suara (18,95 %) akan bertambah menjadi 110 suara bila menerapkan metode tersebut. Begitu pula, Partai Golkar juga bertambah menjadi 95 kursi dari 91 kursi dengan 18.424.715 suara (14,75 %) dan Partai Demokrat 61 kursi dengan 12.724.509 suara (10,18 %) menjadi 62 kursi. Sebaliknya, Partai Gerindra yang meraih 14.750.043 suara (11,81 %) jumlah kursinya berkurang dua, yakni dari 73 menjadi 71 kursi DPR RI.

Pengamat politik Ferry Liando membenarkan, dengan metode ini parpol peraih suara terbanyak akan sangat mempengaruhi jumlah kursi. “Pembaginya bukan kuota kursi atau BPP tetapi perolehan suara dibagi 1, 3, 5, 7 untuk urutan masing masing kursi,” beber Dosen Pascasarjana Tata Kelola Pemilu Unsrat ini.

Dia menjelaskan, metode ini cara penghitungannya tidak sulit. “Hal ini dikarenakan metode penghitungan Sainte Lague menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Metode ini tidak lagi ada sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode Hare Quota atau proses tiga tahap,” bebernya.

Tapi menurut dia, semua parpol ketika ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 sama-sama berpeluang. Apakah parpol kecil atau besar. “Parpol di Indonesia tidak ada istilah polarisasi parpol besar dan kecil. Yang ada hanya parpol peserta pemilu. Parpol yang meraih simpati pemilih akan sangat berpeluang menguasai jumlah kursi,” jelasnya.

Proses penghitungan ini lanjutnya, sudah sangat adil. Pada Pemilu 2014, parpol peraih suara terbanyak tidak menenetukan akan meraih banyak kursi. Karena masih harus berbagi dengan parpol peraih suara lebih sedikit. “Ini sangat adil. Karena siapa yang bekerja keras maka akan mendapatkan hasil yang setimpal. Di pemilu 2014 ada parpol yang mendapatkan suara besar hanya mendapatkan satu kursi. Ada parpol yang hanya mendapatkan suara setengah dari parpol di atas, sama-sama mendapatkan satu kursi. Jadi waktu lalu tidak adil,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh SIP MSi mengatakan, untuk ambang batas parlemen saat ini memang meningkat. Parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 4 persen dari total suara sah secara nasional.

"Dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Jadi parpol mana saja yang lolos 4 persen se-Indonesia, dia yang berhak mendapatkan kursi di masing-masing provinsi. Dan ini hanya berlaku bagi DPR RI. Untuk provinsi dan kabupaten/kota tidak," kata Mewoh.

Lanjutnya, untuk aturan teknis penghitungan suara, masih sementara dibuat. "Dalam waktu dekat mungkin akan selesai. Jadi kami masih menunggu aturan itu untuk teknis penghitungan suara nanti, siapa yang berhak mendapat kursi saat pemilihan legislatif,” jelasnya.

Yang pasti kata Mewoh, berdasarkan UU, parpol wajib memenuhi 4 persen parliamentary threshold tersebut.(tr-02/ria)

Kirim Komentar