28 Mei 2018 09:27
Gubernur dan Bupati/Wali Kota Dorong Perusahaan

Deadline THR Pekan Depan

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Batas waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekan depan. Ini merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 5 Ayat 4 No 6 Tahun 2016, di mana menjelaskan jika batas waktu pembayaran THR kepada karyawan adalah paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

 

“Jadi H-7 itu semua perusahan seharusnya sudah membayarkan THR. Jika ada perusahan yang tidak membayarkan THR, silahkan lapor. Kami membuka posko pengaduan di dengan maksud untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan semua hak tenaga kerja bisa diterima,” beber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Ir Erny Tumundo.

Sesuai regulasi lanjutnya, THR yang diberikan adalah sebanding dengan upah satu bulan jika tenaga kerja tersebut sudah satu tahun bekerja. Dan tenaga kerja yang baru berapa bulan bekerja, diatur kebijakan perusahaan. Namun tetap wajib membayarkan THR.

Tambahnya, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR, dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

"Akan tetapi, pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja, seperti bunyi ayat (2). Sedangkan di pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administratif. Sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kuncinya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri juga meminta perusahaan membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Menaker Hanif juga memastikan pekerja yang telah bekerja minimal selama sebulan berhak mendapatkan THR.

Imbauan Menaker Hanif tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018 dan ditujukan kepada para gubernur, dan para bupati/wali kota se-Indonesia.

"THR Kegamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus juga berhak mendapatkan THR," kata Menaker Hanif di Jakarta, belum lama ini.

Agar pembayaran THR sesuai aturan, Hanif meminta gubernur, bupati/wali kota untuk memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan para pengusaha di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan pembayaran THR Keagamaan tepat waktu.

Dalam edaran ini juga, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong perusahaan di wilayahnya menyelenggarakan mudik lebaran bersama untuk membantu dan meringankan pekerja/buruh beserta keluarganya yang akan mudik lebaran.

Sedangkan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, diharapkan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2018.

"Kami juga akan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat  Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," tutupnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulut masih menunggu instruksi sampai ke daerah. “Kapanpun pencairannya, anggaran sudah siap. Kita tinggal menunggu instruksi yang pasti dari pemerintah pusat melalui gubernur. Kalau gubernur sudah memerintahkan, maka kita akan langsung membayar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Asiano Gamy Kawatu.

Ditambahkan Kasubbid Pengelolaan Administrasi Gaji Badan Keuangan dan Aset Daerah Christian Purukan, Pemprov Sulut mengalokasikan sekira Rp 46,6 miliar untuk pembayaran THR. "Jadi memang gaji 14 atau THR akan dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Kita sudah siap untuk membayarkan," singkatnya.(tr-02/tan)

Kirim Komentar