26 Mei 2018 10:36

MenPAN-RB: Honorer Tidak Dapat THR

MyPassion
Asman Abnur

MANADOPOSTONLINE.COM—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan, honorer tidak mendapatkan dana tunjangan hari raya (THR).

Hal itu dikarenakan di dalam PP 19/2018 tentang THR tidak ada peruntukan bagi honorer. “Enggak ada buat honorer. Kalau pensiun ada karena diatur dalam PP,” ujarnya di sela-sela Leader’s Talk Seri Pertama : Apa Kabar Reformasi Birokrasi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/5) kemarin.

Dia kembali menegaskan, dasar pemerintah menaikkan THR karena adanya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tiga tahun terakhir. Selain itu ditandai dengan perbaikan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP). “Luar biasa loh peningkatan kinerja ASN kita. Jadi wajar bila THR dinaikkan,” ucapnya.

Dia memahami bila honorer kecewa tidak mendapatkan THR. Namun, aturan tidak bisa dilanggar. Mengenai masuknya komponen tunjangan kinerja (tukin) dalam THR, menurut Asman karena dalam PP menyebutkan take homepay. “Tukin kan masuk dalam take homepay makanya diperhitungkan juga. Jadi komponen THR itu gaji pokok plus take homepay,” tandasnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memberikan THR kepada tenaga honorer, seperti satpam, pengemudi, dan petugas kebersihan. Namun, ia memberi isyarat bahwa tenaga honorer penerima THR hanya mereka yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Untuk tenaga honorer non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan THR yang diangkat oleh pejabat kepegawaian, seperti dokter PTT, bidan PTT, dan tenaga penyuluh KB. "Untuk pegawai non-PNS yang diangkat oleh kepala satuan kerja, seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris diberikan THR sesuai alokasi DIPA, kontrak kerja dan SK," terang Sri Mulyani dalam Facebook-nya, Jumat (25/5).

Tenaga honorer non-PNS pemerintah daerah, seperti cleaning service dan sopir yang berasal dari perusahaan outsourcing menerima THR sesuai kebijakan perusahaan. Namun, honorer yang tidak berasal dari perusahaan outsourcing akan menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait.(gnr)

Kirim Komentar