24 Mei 2018 15:28

Warga Sangihe Ancam Demo Besar-Besaran

MyPassion
Jabes Ezar Gaghana

MANADOPOSTONLINE.COM—Akibat tak menghadiri rapat paripurna persetujuan pinjaman daerah Rp 170 miliar, sejumlah anggota DPRD Sangihe terus menuai kecaman warga. Mereka mengaku akan menggelar demo besar-besaran untuk pempertanyakan sekaligus meminta penjelasan kepada pihak DPRD. Mengapa ada sebagian legislator enggan menghadiri rapat paripurna yang notabene bermuara pada kepetingan rakyat itu.

Rencana demo akan dilakukan Kamis (24/5) ini. Bahkan, surat pemberitahuan pelaksanaan aksi damai sudah disampaikan ke Polres Sangihe. ”Demo yang akan kami gelar terdiri dari masyarakat yang berpartisipasi mendukung pembangunan di Sangihe dan akan berlangsung dengan damai serta yang akan ikut harus melaporkan dan dicatat sebagai peserta demo,”ujar Robinson Saul, salah satu warga yang turut kecewa dengan sikap sejumlah legislator yang menolak hadir di paripurna.

Informasi dirangkum harian ini, kurang lebih ada 5.000 orang yang akan menggelar aksi demo secara besar- besaran. Di mana masa akan bergerak dari Pelabuhan Tua Tahuna menuju Kejari dan selanjutnya menuju Polres Sangihe serta akan menduduki Gedung DPRD Kabupaten Sangihe.

Kecaman pun tidak hanya langsung diutarakan saat paripurna gagal digelar Jumat dan Sabtu pekan lalu hingga Senin ini, tapi berlanjut sampai ke media sosial (medsos). 

Bahkan khusus di medsos, kecaman warga tidak hanya diutarakan dalam bentuk pernyataan sikap kecewa, tapi turut dibarengi dengan komitmen untuk tidak memilih lagi legislator-legislator tersebut pada pemilu 2019. Nama-nama legilsator yang menolak paripurna pun turut dipajang di medsos.

”Terus terang kami sangat kecewa dengan sikap beberapa anggota dewan yang tak menghadiri paripurna sehingga rapat akhirnya gagal digelar. Harusnya mereka hadir meski ada hal yang mengganjal atau tidak setuju dan sampaikan di forum bukan hanya berbikir kepentingan pribadi dan partai serta terkesan mengabaikan kepentingan rakyat daerah,” ungkap sejumlah warga dengan nada kecewa.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengatakan, jika memang tidak disetujui berarti pihak legislatif tak ingin ada perubahan di Sangihe sekarang ini. Karena dana pinjaman ini sudah jelas diperuntukkan membangun insfratruktur di beberapa wilayah dan bukan kepentingan eksekutif semata.

"Sebagai bupati kami telah memperjuangkan dana itu dapat diterima Sangihe, jika tidak diparipurnakan berarti tidak akan bisa digunakan dan harus dikembalikan. Jadi tindakan ini dapat menghambat apa yang diharapkan masyarakat kepada pemerintah daerah termasuk wakil rakyat," tutupnya.(wan/tan)

Kirim Komentar