22 Mei 2018 08:53

Radikalisme dan Terorisme : Virus NKRI Yang Harus Diberantas

MyPassion
Oleh : Johanes Prasetyo Jowangkay Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia kembali berduka. Di sepanjang bulan Mei ini, sudah 5 kasus teror bom terjadi di Indonesia. Aksi teror yang dilakukan berupa teror bom dan juga teror berbentuk penyerangan. 5 kasus teror tersebut antara lain Teror di Mako Brimob Jawa Barat yang dilakukan oleh Nara Pidana Teroris (Napiter), Ledakan Bom Bunuh Diri di 3 Gereja di Surabaya Jawa Timur, Bom di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, Teror Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya, dan Penyerangan Terduga Teroris di Mapolda Riau. Banyak orang menjadi korban, mulai dari warga sipil bahkan sampai aparat penegak hukum turut menjadi korban radikalisme dan terorisme.

 

Berkaca dari kasus radikalisme dan terorisme yang terjadi di negeri ini, maka perlu kita ketahui bagaimana suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan radikalisme dan terorisme. Radikalisme dengan kata dasar “radikal” dalam Bahasa Indonesia berarti “amat keras menuntut perubahan”. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan kekerasan.

Kemudian kata “teror” secara etimologis berarti “menciptakan ketakutan yang dilakukan oleh orang atau golongan tertentu”. Sementara Terorisme adalah paham yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1), “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Mengenai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme diatur dalam Bab III (Tindak Pidana Terorisme), bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)”.

Merespon aksi radikalisme dan terorisme yang telah terjadi, maka ada beberapa upaya yang sementara dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberantas radikalisme dan terorisme. Sejak tahun 2016, pemerintah mengajukan Revisi UU Anti-Terorisme sesaat setelah terjadinya teror bom Thamrin Januari 2016. Dan sekarang ini setelah terjadinya aksi teror di sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah kembali mendesak DPR untuk secepatnya menyelesaikan Revisi UU Anti-Terorisme.

Revisi UU Anti-Terorisme ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kelemahan dalam UU tersebut sehingga dianggap perlu untuk revisi UU Anti-Terorisme. Selain revisi UU, pemerintah juga sudah membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dalam pemberantasan terorisme bersama Densus 88 Anti-teror dan sementara bertugas memburu jaringan teroris.

12
Kirim Komentar