16 Mei 2018 14:20

Daerah Keluhkan Keterbatasan Anggaran

MyPassion
SINERGI: Rapat koordinasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) se-Sulut, Selasa (15/5). (Baladewa Setlight/MP)

MANADO—Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) se-Sulut, Selasa (15/5) menggelar rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut Disdukcapil di 15 kabupaten/kota mengeluhkan soal keterbatasan anggaran.

Kepala Disdukcapil-KB Sulut dr Bahagia Mokoagow mengatakan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah setempat menjadi keluhan terbanyak. Menurutnya, dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) memang ada. Namun DAK tersebut non fisik, tidak untuk pengadaan barang yang memang sekarang kekurangan.

"Walaupun ada DAK tentu kita juga perlu dukungan APBD untuk keperluan sarana dan prasarana. Semua di 15 kabupaten/kota sedang kekurangan alat pencetakan E-KTP. Kan rata-rata alat yang ada hanya dua dan itu hanya bisa untuk 300 cetakan dalam sehari. Ini yang sebenarnya menghambat kita dalam mempercepat perekaman," tuturnya.

Bahagia mengatakan, anggaran untuk sarana dan prasarana bisa ditambah melalui APBD perubahan. Karena itu, pihaknya berharap semua pimpinan di 15 kabupaten/kota dapat mengakomodir penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana Disdukcapil.

Gedung yang belum representatif juga jadi keluhan. "Gedung yang layak juga sangat penting diberikan ke kita. Kan harusnya dalam melaksanakan pelayanan publik, tentu harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat melalui gedung yang layak," urainya.

Di waktu yang sama, Sekretaris Disdukcapil-KB Sulut Wendy Karwur mengatakan, pihaknya sangat peduli terhadap anggaran yang ada di kabupaten/kota. Itu akan diperjuangkan untuk naik, agar ada tambahan sarana dan prasarana. Bebernya juga, masih ada kelemahan di kabupaten/kota. Yaitu masih adanya Disdukcapil yang membuat E-KTP bukan pada warganya. Ini urainya, harus mendapat perhatian serius.

"Ini sebenarnya dokumen palsu. Namun ada tanda tangan resmi dari pejabat yang bersangkutan. Memang masih ada, daerah yang mencetak E-KTP bukan pada warganya. Ini tidak dibenarkan untuk dilakukan. Jadi hari ini (kemarin, red) agar semua kepala dinas di kabupaten/kota paham benar dengan tugas. Ini juga harus disampaikan kepada lurah dan kepala desa agar tidak sembarangan mengeluarkan surat domisili," kuncinya.(tr-02/tan)

Kirim Komentar