09 Mei 2018 15:52

Tim Cyber Keker Dunia Maya, Sebar Hoax Penjara Enam Tahun

MyPassion

MANADO—Peselancar dunia maya kembali mendapat warning dari Polda Sulut. Penyidik Polda menemukan kasus ujaran kebencian, penipuan hingga hoax, paling sering terjadi di daerah ini. Paling banyak ditemukan di media sosial (medsos) Facebook.

 

“Sebenarnya ada banyak kasus pidana yang sering terjadi melalui medsos. Antara lain, provokasi, menimbulkan permusuhan, isu SARA, ujaran kebencian (hate speech), penipuan, teroris, narkoba, pembohongan publik, pencemaran nama baik, kejahatan terhadap anak, pornografi dan hoax,” ungkap Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Namun yang paling rawan di Sulut, ungkapnya terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hoax dan penipuan. “Kasus-kasus tersebut yang kami teliti bersama tim cyber crime, menjadi yang paling banyak di Sulut,” bebernya.

Kejahatan siber (cyber crime) di Sulut lanjutnya patut diwaspadai. Data Polda Sulut, sejak tahun 2017 hingga awal tahun ini, Januari, 39 kasus digodok penyidik Subdit Cyber Crime Polda. “Untuk kasus 2018, yaitu terkait pencemaran nama baik dan provokasi. Tapi yang paling dominan provokasi,” beber Tompo.

Upaya kepolisian menekan kejahatan siber katanya dengan melakukan cyber patrol (patroli dunia maya). “Pertama akan dilakukan patroli terhadap medsos. Kemudian diteliti, jika terindikasi unsur pidana, baru kita lakukan proses penyelidikan. Patrolinya berupa surfing medsos yang bermasalah, diidentifikasi, kemudian lakukan proses hukum. Untuk yang sudah melaporkan, kita lakukan profiling, kita lakukan pendalaman unsur pidananya,” terang mantan wadireskrimsus Polda Maluku Utara tersebut.

Untuk hukuman, Tompo menjelaskan, tidak serta merta mengacu pada undang-undang ITE. Paling berat itu pelaku bisa diancam enam sampai 11 tahun penjara. Namun katanya hukuman yang akan diterima para pelaku sering berbeda-beda, tergantung kasus masing-masing. “Karena ada predikat crimenya yang akan diproses, itu sebagai acuan perbuatan melawan hukumnya di situ. Undang-undang ITE hanya mengakomodir penggunaan ITE, yang menjadi acuan hukuman tetap predikat crimenya,” pungkasnya.

Sementara itu, dijelaskan pakar hukum Toar Palilingan MH, kasus cyber crime tergolong susah untuk diproses hukum. Salah satu faktor adalah minimnya peralatan, serta akses untuk sistem medsos yang kebanyakan berasal dari luar Indonesia. “Medsos paling banyak dari luar negeri. Sehingga akan sulit untuk akses sistemnya. Apalagi jika pelaku menggunakan akun palsu, akan lebih berat lagi,” ungkap Palilingan.

Lanjut dosen Fakultas Hukum Unsrat tersebut, perlu edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait penggunaan medsos. “Dengan edukasi yang terstruktur dan bertahap,” tutup Palilingan.(rgm/gnr)

Kirim Komentar