09 Mei 2018 17:27

Jelang Pilkada Serentak, Komnas HAM: Pendataan Data Penduduk Kacau Balau

MyPassion
Ilustrasi e-KTP yang bisa menjadi sumber masalah dalam pilkada serentak karena kepemilikan yang belum merata. (JawaPos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati beberapa pelanggaran HAM. Permasalahan paling menonjol adalah banyaknya masyarakat yang belum terpenuhi hak pilihnya oleh negara.

“Banyak dari mereka belum memiliki e-KTP ataupun Surat Keterangan (Suket) sebagai syarat memilih. Nah pertanyaannya kalau kalau orang belum perekaman sama sekali bagaimana," ungkap Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/5) seperti dilansir Jawapos.com.

Masalah lain juga muncul bagi pemilih yang baru akan berumur 17 tahun jelang waktu pemungutan suara tiba. Para pemilih seperti ini berkemungkinan kehilangan hak pilih sebab tidak sempat melakukan perekaman maupun pembuatan Suket.

"Misalnya begini, hari ini bulan ini dia belum 17 tahun, dia baru 17 tahun nanti pas seminggu menjelang pencoblosan bagaimana ini? Jelas saja Pendataan data Penduduk Kacau Balau," lanjut Amir.

Fakta-fakta seperti itu merupakan tanda upaya pemerintah dalam melakukan pendataan penduduk belum maksimal. Namun di sisi lain Amir melihat jika pemerintah seolah-olah bangga dengan kinerjanya sama ini.

"Ini kan refleksi dari kacau balau pendataan data kependudukan, nah pemerintah selalu PD (percaya diri) mengatakan kita udah sekian persen rekam, ini buktinya," tegas Amir.

Guna menyelesaikan permasalahan ini, Amir mendorong diterbitkannya perpu agar warga yang tidak memiliki e-KTP atau suket dapat melakukan pencoblosan menggunakan alternatif dokumen lain. Hal ini dianggap sebagai langkah tercepat menyelesaikan masalah ini.

"Jalan keluarnya apakah dibuatkan perpu atau agreement antara Kemendagri, KPU dan Bawaslu. Misalnya begini mungkin dia tidak punya e-KTP tapi punya KK. Karena di kita ini identitas kependudukan kan banyak sekali ada KK, KTP, pasport. Gak bisa Dukcapil bilang kalau masyarakatnya gak punya (e-KTP) ya sudah," pungkas Amir. (jpg/mpo)

Kirim Komentar