09 Mei 2018 10:30

APK-Netralitas Dominasi Pelanggaran

MyPassion

MANADO—Pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi laporan dominan yang ditangani Panwas kabupaten/kota.

 

Seperti di Minahasa, Panwas telah menerima laporan dan temuan berjumlah 30 kasus. Pelanggaran terkait APK dan netralitas ASN pun yang paling banyak. Menurut Ketua Panwas Minahasa Donny Rumagit, sudah diproses pelanggaran administrasi 13 perangkat desa, lima ASN, dan pelanggaran administrasi lainnya, serta satu pidana. “Sisanya sudah diproses tapi bukan sebagai pelanggaran,” katanya.

Rumagit menjamin, pihaknya melakukan pengawasan berpedoman pada aturan berlaku. Semua pelanggaran juga ditindaklanjuti sesuai aturan.

“Saat ini ada satu hukum tua yang telah divonis pengadilan tinggi satu bulan penjara dan denda Rp 5 juta karena melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon dan ini yang pertama di Sulut,” jelasnya.

Lanjut Rumagit, pihaknya berharap paslon dan tim sukses menaati aturan yang ada. “Kasus hukum tua yang telah divonis pidana penjara menjadi pembelajaran dan efek jera bagi yang lain untuk tidak melanggar. Ini demi terwujudnya pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” tukasnya.

Di Talaud, Panwaslu mencatat sampai saat ini ada 14 laporan. “Tujuh laporan terkait netralitas ASN dan dua pidana. Semua sudah ditindaklanjuti dan dalam proses," singkat Ketua Panwaslu Talaud Jekman Wauda.

Sementara Sitaro, menurut Koordinator Divisi Hukum Panwas Sitaro Fidel Malumbot, sejak Januari hingga Mei sudah ada 34 kasus yang ditangani. "Yang terdiri dari 31 temuan dan didominasi postingan medsos, serta ada beberapa kehadiran perangkat kampung maupun kapitalau serta ASN dalam kampanye paslon," terangnya.

Tiga lainnya, lanjut Malumbot, laporan dugaan perangkat kampung menjadi timses salah satu paslon. Juga dugaan penghinaan dan pengrusakan APK. "Khsusus untuk pengrusakan APK sudah dalam proses hukum. Sedangkan 33 lainya kita sudah memberikan surat teguran maupun rekomendasi kepada stakeholder terkait," jelasnya.

Di Minahasa Tenggara (Mitra), sejak mulainya tahapan pilkada, Panwas sudah mengoleksi tujuh dugaan pelanggaran. Dari jumlah itu, enam di antaranya dihentikan karena tidak terbukti.

“Hingga kini sudah ada tujuh kasus yang ditangani. Namun enam di antaranya dihentikan karena memang tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sedangkan satu kasus sementara berproses, dan segera diserahkan ke satgas Penegakan Hukum Terpadu,” beber komisioner Panwas Mitra Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Hanny Kalangi.

Ketujuh pelanggaran yang ditangani Panwas, terbagi antara laporan dan temuan. “Untuk laporan hingga kini ada dua yang masuk. Sementara temuan sudah lima. Itu pun sudah termasuk laporan dari penanganan Panwas Kecamatan,” katanya.

Dijelaskan Kalangi, untuk dugaan pelanggaran yang sementara berproses, terkait netralitas ASN. “Namun untuk saat ini sementara dilakukan klarifikasi,” terangnya.

Selain itu, paslon tunggal juga tak luput dari pemeriksaan dugaan pelanggaran. Tapi dari hasil klarifikasi, tidak ditemukan bukti. Sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan.

“Lalu kami sudah panggil Pak James Sumendap terkait adanya dugaan pelanggaran dengan memanfaatkan penggunaan bansos dana duka. Tapi memang tidak terbukti, sehingga pemeriksaan dihentikan," tandasnya. (tim mp/can)

 

Kirim Komentar