08 Mei 2018 17:27

Kadernya Terciduk OTT KPK, Elite Partai Demokrat Cuma Bilang Begini

MyPassion
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Amin Santono keluar Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

MANADOPOSTONLINE.COM - Terciduknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amin Santono dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Partai Demokrat kembali menjadi sorotan. Dugaan setoran ke partai pun muncul, sehingga memaksa para kader melakukan perbuatan koruptif.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Hutahaen menepis kabar, kadernya itu ditekan untuk memberikan uang kepada partai. Ferdinand menegaskan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, kini memiliki tradisi yang jauh berbeda dari partai politik lainnya yakni tradisi 'kenclengan' (sumbangan).

Jika partai lain harus menyetorkan dana dengan angka yang fantastis, Ferdinand mengaku Partai Demokrat justru berbeda. Dia mengatakan, setiap kader yang menjadi anggota dewan di parlemen hanya diwajibkan menyetorkan Rp 5 juta kepada pengurus pusat.

"Itu kan cukup kecil sekali dan saya pikir tidak akan menjadi beban bagi anggota DPR kita. Jadi, tidak ada tekanan sama sekali untuk mengumpulkan uang. Tidak ada sama sekali mencari dana bagi partai," kata Ferdinand di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/5).

Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan, partai berlambang bintang mercy itu pun tak pernah mengimbau atau mengajarkan kadernya melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, partai langsung bertindak cepat dengan memberhentikan Amin Santono dari struktur keanggotaan maupun di parlemen.

"Karena kami anggap beliau ini melakukan penyimpangan luar biasa," pungkasnya.

Sebagai informasi, penyidik KPK resmi menetapkan anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santoso sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah ditangkapnya sembilan orang pada Jumat (4/5) lalu.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018," terang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu (5/5) malam.

Lebih lanjut Saut menjelaskan, ada dugaan penerimaan total Rp 500 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee. Komitmen fee ini dijanjikan oleh pihak kontraktor terkait dua proyek.

"Diduga, penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemerintah Kabupaten Sumedang sekitar Rp 25 millar (diduga total komitmen fee sekitar Rp 1,7 miliar)," ungkapnya.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi Ahmad Ghiast disangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (jpg/mpo)

Kirim Komentar