07 Mei 2018 17:16

Gugatan HTI Ditolak PTUN, Mendagri: Silakan Banding

MyPassion
Mendagri Tjahjo Kumolo (Intan Piliang/JawaPos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siang ini. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilahkan HTI untuk mengajukan upaya hukum banding.

"Silakan (banding). Masing-masing punya hak hukum," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta, Senin (7/5).

Tjahjo menuturkan, HTI memiliki hak untuk melakukan perlawanan hukum atas putusan PTUN. Menurut dia, pada intinya, sebagai organisasi masyarakat di negara hukum, pemerintah akan tetap memberikan hak-haknya sesuai undang-undang.

"Enggak menghambat. MK sudah putuskan, kok. Sekarang PTUN ya kita tunggu, banding ya silakan," ujarnya.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menolak seluruhnya gugatan yang dilayangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Gugatan yang dimaksud adalah pencabutan surat keputusan Menkumham SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas.

"Hakim memutuskan menolak gugatan secara seluruhnya dan membebankan biaya peradilan kepada pihak penggugat," jelas Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana saat sidang di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai HTI telah melakukan kegiatan dakwah menggunakan prinsip Khilafah Islamiyah. Kegiatan itu dinilai bertentangan dengan prinsip pembentukan NKRI.

Sebelumnya, HTI mengajukan gugatan agar Kemenkumham mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Pencabutan badan hukum HTI dilakukan pada 10 Juli 2017, dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Massa pada 19 Juli 2017. Tak terima atas keputusan itu, HTI melayangkan gugatan ke PTUN. Sidang perdana kasus itu digelar pada 23 November 2017. (jpg/mpo)

Kirim Komentar