17 Apr 2018 09:44
Penganiayaan Mendominasi

Nyaris Seribu Warga Korban Kejahatan

MyPassion

MANADO—Tindak pidana di Sulawesi Utara (Sulut) selang tiga bulan terakhir nyaris menyentuh seribu kasus. Sesuai data Polda Sulut ada 918 kasus (selengkapnya lihat grafis). Jika satu kasus hanya satu korban, maka ada 918 warga Sulut juga yang jadi korban kejahatan. Jenis kasus pidana yang ‘meneror’ warga ini beragam. Mulai dari penganiayaan, pencurian, pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penghinaan, hingga penyalahgunaan senjata tajam (sajam), bahan peledak (handak) dan senjata api (senpi).

 

Dari semua jenis kasus itu, penganiayaan masih menjadi paling marak. Di mana, sejak Januari ada 170 kasus, Februari naik 241, namun Maret turun 146 kasus. Jika ditotal jumlahnya 557 kasus.

Di urutan kedua ada kasus pencurian. Ini juga patut diwaspadai warga bumi Nyiur Melambai. Pasalnya, sesuai data di Januari ada 37 kasus, Februari naik 46, dan Maret ada 41.

Di sisi lain, banyaknya penanganan kasus oleh Polda Sulut ini membuktikan jajaran yang dipimpin Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito itu serius dari segi pemberantasan.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebutkan, tingginya angka kasus penganiayaan tidak lain diakibatkan karena faktor mabuk minuman keras (miras). “Hampir semua tindak kekerasan berujung penganiayaan karena mabuk miras lebih dahulu,” beber Tompo, Senin (16/4).

Dia mencontohkan, penganiayaan diawali dengan persinggungan.  Kebanyakan kasus penganiayaan juga masih memiliki hubungan dekat antara korban dan pelaku. “Dari minum miras bersama, terjadi persinggungan, akhirnya terjadi perkelahian dan penganiayaan,” sebut mantan wadireskrimsus Polda Maluku Utara ini.

Tak hanya kasus penganiayaan, kasus-kasus lain seperti KDRT juga rawan terjadi akibat miras. “KDRT, penggunaan sajam lalu berbuat rusuh, itu juga kebanyakan akibat miras. Sangat sedikit jika diakibatkan faktor lain,” ujarnya.

Untuk itu, Polda Sulut, menurut Tompo, gencar mengawasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar kasus-kasus itu tidak terjadi. “Harapannya di triwulan kedua akan mengalami penurunan. Untuk itu, masyarakat juga harus lebih peduli terhadap kerukunan dan kedamaian bermasyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut Kombes Pol Hari Sarwono menyebutkan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya peran kepolisian. Menurutnya, semua elemen wajib ikut serta melakukan pengawasan.

Di sisi lain, perwira tiga melatih tersebut mengatakan, angka kriminalitas sewaktu-waktu bisa naik maupun turun. “Penyebabnya ada beberapa faktor penentu. Untuk itu, dibutuhkan kewaspadaan atau kepedulian masyarakat agar tidak memberi peluang terhadap kejahatan,” tegasnya.

Terpisah, pengamat hukum Wempi Kumendong MH menilai, patroli keamanan di malam hari fungsinya untuk menekan dan menutup aksi premanisme. “Tentunya masyarakat akan senang, jika petugas setiap lima hingga 10 menit‎ selalu melintas di wilayah mereka,” tutur Kumendong.

Baginya, memaksimalkan patroli malam hari patut dipertimbangkan kepolisian dan seluruh pihak berwajib. Ini merupakan salah satu upaya untuk menutup ruang gerak oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, yang paling sulit ketika kepolisian baru saja melakukan patroli dan meninggalkan suatu wilayah, kemudian baru terjadi tindak pidana. “Nah di sini masyarakat diharapkan ambil bagian dalam pemberantasan premanisme. Jika ada gangguan sebaiknya menghubungi pihak berwajib, supaya pelaku dan kasusnya cepat dituntaskan,” tandas dosen Fakultas Hukum Unsrat ini.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum pidana Toar Palilingan MH. “Kriminalitas kan terjadi karena ada kesempatan. Jika kesempatan itu ditutup dengan kehadiran polisi, maka tidak akan ada lagi kriminalitas yang mengancam bagi warga di jalanan,” tegas akademisi Unsrat tersebut. (rgm/gnr)

Kirim Komentar