13 Apr 2018 13:53

Pemotongan Rastra Langgar UU

MyPassion
Tajudin Sainkadir

SANGIHE—Sejumlah kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih melakukan pemotongan beras pra sejahtera (Rastra) kepada masing-masing penerima manfaat. Dengan alasan untuk pemerataan karena ada warga miskin tidak masuk dalam database. 

 

Pemotongan rastra tersebut tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah kampung. Namun didasarkan hasil musyawarah bersama. Namun begitu, kebijakan ini tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Sosial Sangihe Drs Tajudin Sainkadir. Dikatakannya, jangan ada lagi kapitalaung mengambil kebijakan pemotongan rastra meski dengan alasan telah disepakati melalui musyawarah. Sebab mekanisme pembagian rastra telah disesuaikan data resmi penerima manfaat dan peraturan yang berlaku.

”Undang-undang yang mengatur pembagian rastra disesuaikan dengan data penerima manfaat sesuai berdasarkan nama dan alamat yang bersangkutan,” tegas Sainkadir. Lanjutnya, pembagian rastra harus mengacu pada data resmi warga miskin penerima manfaat dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pihak manapun termasuk kapitalaung tidak dapat mengubahnya. ”Jadi untuk rastra sudah ada basis data terpadu dan tidak bisa diubah. Karena penentuan warga miskin termasuk penerima manfaat harus memenuhi 14 kriteria secara nasional,” ujarnya.(wan/gel)

Kirim Komentar