13 Apr 2018 10:42
Terkendala Ketersediaan Obat Melalui E-Katalog

Operasional RSUD Tomohon Belum Kunjung Dimulai

MyPassion
SELAMAT BERBAHAGIA: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi saksi akad nikah putri senator Sulut Benny Rhamdani di Kotamobagu, kemarin (12/4).(Humas DPD RI for MP)

TOMOHON—Operasional RSUD Tomohon belum juga dimulai. Setelah dijadwalkan beroperasi April ini, namun hingga kini belum ada tanda-tanda. Penyebabnya, yaitu ketersediaan barang operasional. Penyediaan obat melalui proses e-katalog ditengarai jadi masalah yang tak kunjung usai dirampungkan. Sebanyak Rp 2,2 miliar pengadaan obat dan alat kesehatan (alkes) dianggarkan melalui jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). “Sampai sekarang permintaan obat melalui e-katalog tak ada tanda-tanda,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan dr Deesje Liuw.

 

Dia mejelaskan, pihaknya tak punya pilihan lain  menganggarkan obat selain menggunakan mekanisme yang efektif berlaku empat tahun silam tersebut. “Mau mandiri bisa, tapi plot anggarannya dominan wajib pakai e-katalog kan," imbuhnya.

Bahkan, kata dia, proses penyaluran alokasi tahun lalu baru bisa terealisasi di triwulan ketiga. Itupun, permintaannya sudah dilakukan sejak jauh hari. “Kita mintanya Maret, datangnya Oktober.  Itupun ada list obat yang nyatanya tidak ada saat realisasi,” pungkas Liuw.

Sementara, Ketua Komisi III Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Tomohon Ladys Turang menyayangkan proses pengadaan obat yang tak kunjung optimal tersebut. Dikatakan politisi Golkar ini, harusnya pemerintah pusat wajib memiliki alternatif solusi jika metode e-katalog terhambat. “Ini masalah yang terjadi tiap tahun. Nah, masalahnya Pemerintah Pusat mewajibkan harus pakai sistem e-katalog. Tapi, eksekusinya melalui pihak ketiga ini biang keroknya,” timpalnya.

Olehnya dia berharap, khusus untuk penganggaran obat-obatan via e-katalog tahun ini bisa optimal. Jangan lagi terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) seperti beberapa tahun terakhir. “Prinsipnya anggaran kita untuk pos kesehatan tidak pernah berkekurangan. Justru yang terjadi tiap tahun ada Silpa,” pungkasnya. (jul/fgn)

 

Kirim Komentar