13 Apr 2018 14:15

Kejaksaan Pelototi Proyek di Manado

MyPassion

MANADO—Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) akan mengawal proyek fisik maupun konsultan di Kota Manado. Hal ini diungkapkan Ketua TP4D dari Kejaksaan Negeri Manado Theodorus Rumampuk  SH MH, disela-sela penandatanganan kontrak kerja antara kontraktor dengan kuasa pemegang anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di Aula Dinas PUPR Manado, Kamis (12/4), kemarin.

 

Menurut  dia, pengawalan dilakukan kejaksaan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, dengan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung ke lapangan. ”Kami juga akan mengecek dokumen penyerapan anggaran,” ujarnya.

Dia mengatakan, jangan mengira dengan adanya pengawalan dari TP4D semua aman. “Kalau melanggar, kontraktor kami tegur. Tidak mendengar, kami mengeluarkan rekomendasi pembongkaran jika pekerjaan tidak sesuai perencanaan. Kamipun tak segan menindak dengan hukum sampai penyelidikan,” tegasnya.

Dia meminta kontraktor mengerjakan pekerjaan konstruksi maupun konsultan sesuai perencanaan dan aturan. Agar pembangunan berdampak bagi masyarakat. ”Kami tidak ada kompromi untuk sesuatu yang salah. Kecuali perbuatan yang benar,” jelasnya, seraya berharap, dengan pengawasan dari TPAD pekerjaan berjalan baik dan tidak mendapatkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Kepala Dinas PUPR Dr Peter Assa menjelaskan, sejak 2017 pihaknya mengedepankan transparansi dalam tugas pokok dan fungsi PUPR. Karena itu, seluruh paket pekerjaan di Dinas PUPR diumumkan lewat ULP dan media sosial supaya masyarakat tahu. ”Tidak ada yang disembunyikan. Karena itu kami intens membangun komunikasi dengan kejaksaan untuk mendampingi pekerjaan konstruksi maupun konsultan,” ujarnya.

Dia berharap TP4D memberikan kritikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada. ”Supaya kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan,” harapnya.

Dia mengatakan, mencegah terjadi TGR dari pekerjaan proyek, pihaknya membuat dokumen kerjasama dengan kontraktor. Di mana dana 10 persen dari jumlah pagu anggaran di termin terakhir akan diblokir di bank. ”Jadi akan diberikan setelah pemeriksaan BPK selesai. Jika BPK nyatakan tidak ada temuan, otomatis dana terbuka. Pemblokiran ini dilakukan langsung pihak bank untuk mengamankan uang negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Johny Suwu menambahkan, pekerjaan yang dilakukan penandatangan kerjasama dengan kontraktor  yaitu peningkatan jalan hotmix, jalan Wisata Air Terjun Kima Atas, dan jalan Pandu menuju Gunung Tumpa. ”Kemudian perencanaan dan pembangunan jalan lapen, perencanaan talud Pantai Bunaken dan Teluk Manado serta perencanaan jembatan penyeberangan orang,” ujarnya. (ite/gel)

Kirim Komentar