10 Apr 2018 09:02

ASN Bakal Naik Gaji

MyPassion
Sri Mulyani Indrawati

MANADO—Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Utara Sulut. Pemerintah pusat akan menerapkan kebijakan penyesuaian penghasilan bagi ASN, tahun depan. Kebijakan tersebut akan tertuang dalam peraturan pemerintah (PP), yang rancangannya terus digodok hingga saat ini.

 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Asiano Gamy Kawatu (AGK) mengatakan, jika sudah mendapat instruksi dari pemerintah pusat maka pemerintah provinsi harus siap anggaran untuk kenaikan tersebut.

“Sepanjang kita belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait, maka tentu gaji ASN masih akan tetap, tidak ada kenaikan. Karena pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan anggaran yang ada di pusat maupun di daerah. Jadi bukan hal mudah untuk mengkaji kenaikan gaji ini,” sebutnya.

Tapi lanjutnya, jika Presiden Jokowi sudah menyatakan gaji harus dinaikan, maka suka tidak suka semua provinsi harus mengikuti.

Sebelumnya, Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja mengatakan, setelah terbit nanti, penerapan PP masih membutuhkan masa transisi. Setidaknya, proses transisi tersebut diperkirakan memakan waktu dua tahun.

"Ya, kalau mungkin nanti akan ada transisi, karena berarti akan ada perubahan. Mungkin transisinya dua tahunan. Kalau ada Undang-Undang (UU) ASN itu dua tahun harus sudah selesai,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, masa transisi tersebut karena harus ada penyesuaian dengan keuangan negara. Sebab, dengan adanya kebijakan ini, penghasilan yang diterima ASN akan naik.

“Mungkin ini mempertimbangkan keuangan negara, perhitungan keuangan dan kesanggupan APBN. Jadi memang di sana kita dapat gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan,” bebernya.

“Besarannya juga kita mungkin harus diskusi apakah dari persentase dari besaran gaji pokok dan sebagainya, itu kan juga harus kita disimulasikan. Jadi, tambahan keuangan negara itu berapa," ucap dia.

Selain itu, lanjut Aba, masa transisi ini juga diperlukan dalam proses penyesuaian dari pola lama ke pola merit atau kelas jabatan. Nantinya, penghasilan yang diterima ASN akan disesuaikan dengan kelas jabatannya.

"Karena kita kan berarti ada dua pola, yang satu pola yang sudah kita terima selama ini sistem pensiun dan sistem penggajian kita, dengan pola yang baru yang harus ada penyesuaian dengan pengaturan keuangan negaranya. Itu dengan sistem merit dan kelas jabatan. Jadi, pangkat sama dengan kelas jabatan. Jadi, setiap kelas jabatan itu ada harganya, sehingga kita harus ada penyesuaian pangkat dan sebagainya, jadi harus ada masa transisi untuk penyesuaian," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, usulan kenaikan gaji ASN akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, saat ini pemerintah tengah dalam proses penyusunan RKP dan RAPBN 2019. "Kalau gaji PNS, nanti di dalam RKP 2019 dan RAPBN 2019, kita akan mendesain berdasarkan sesuai yang selama ini kita sampaikan pada dewan (DPR)," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan, nantinya kepastian soal kenaikan gaji PNS akan tertuang dalam nota keuangan 2019. Hal tersebut akan disampaikan oleh Presiden Joko Jokowi pada Agustus tahun ini. "Di dalam nota keuangan, biasanya kenaikan gaji maupun pembayaran gaji ke-13 dan untuk pensiun itu biasanya dimasukkan oleh Presiden, pada saat nota keuangan Agustus," tandasnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar