08 Apr 2018 13:47

Transaksi Narkoba via Bitcoin Mulai Marak, Ini Saran Pakar Siber

MyPassion
Ilustrasi Bitcoin yang kini disebut-sebut sebagai alat transaksi virtual yang sedang digemari oleh bandar narkoba. (Ist/jawapos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM - Peredaran narkoba kini sudah mulai menggunakan akses teknologi yang makin canggih. Modus baru itu dinilai ampuh untuk menjauhkan dari endusan aparat penegakkan hukum.

Salah satu kasus yang sempat ramai dibicarakan adalah, pembelian sembilan butir pil ekstasi via Bitcoin oleh seorang Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) berinisial CPS.

Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo menilai, kemajuan teknologi ini harus dijadikan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk memutakhirkan penyelidikan maupun penyidikan.

"Utamanya mengenai kasus narkoba di Semarang dengan Bitcoin ini. Kasus tersebut merupakan contoh kecil dari skala yang lebih besar lagi dari fungsi Bitcoin. Jika tak diantisipasi ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kriminal atau gembong narkoba," ujar Galang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (5/4).

Menurut Galang, praktik pembelian narkoba via Bitcoin yang terjadi di Semarang bisa menjadi pintu gerbang bagi para penegak hukum untuk memahami lebih dalam mengenai virtual currency.

“Karena kalau ‘partai kecil’ saja sudah menggunakan Bitcoin, apalagi belanja dalam partai besar,” paparnya.

Lebih lanjut Galang menjelaskan, Indonesia yang saat ini masuk dalam kategori darurat narkoba, karena itu aparat penegak hukum, terutama BBN harus emberikan atensi lebih pada transaksi via Bitcoin. 

"Bagi para gembong narkoba yang menjadikan Indonesia sebagai pasarnya, Bitcoin menjadi ladang bisnis. Karena transaksi lebih aman, jadi mereka bisa mematok harga lebih murah," jelasnya.

Pasalnya, papar Galang, pengiriman narkoba dari negara asalnya ke Indonesia menjadi mahal lantaran biaya risikonya, bukan karena faktor hitung-hitungan ongkos produksinya.

“Itu kenapa narkoba via Bitcoin bisa menjadi lebih murah. Risiko terendus aliran uang dari bandar dan pembeli sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diketahui,” tegasnya.

Hal itu tentu memunculkan kekhawatiran tersendiri. Karena itu, Galang berharap pemerintah bisa menegakkan aturan yang lebih tegas mengenai Bitcoin. Tak hanya dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melainkan juga menciptakan sebuah aturan yang memonitor para aplikator, alias penyedia jasa penukaran Bitcoin.

“Karena di Indonesia ini, setiap kemajuan teknologi masuk, setiap kali itu pula kejahatan berevolusi lebih cepat. Fungsi negatifnya selalu terdepan daripada efek positif yang timbul. Ini harus menjadi catatan pemerintah dan para aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bernama CPM (22), diringkus jajaran BNNP Jawa Tengah.

Mahasiswa semester akhir tersebut diringkus aparat usai dirinya membeli ekstasi dari Belanda dengan menggunakan mata uang digital, Bitcoin. Pengakuan Candika, ia membeli 9 butir ekstasi berwarna hijau dengan harga Rp 800 ribu. Padahal, harga pasaran ekstasi serupa jika menggunakan yang biasa seharga Rp 400 ribu per butir.

“Membeli menggunakan Bitcoin itu jatuhnya lebih murah. Saya membeli sembilan butir hanya Rp 800 ribu. Padahal biasanya per butirnya dihitung Rp 400 ribu. Hingga tertangkap petugas, saya baru transaksi sebanyak dua kali,” kata pelaku. (jpg/mpo)

Kirim Komentar