14 Mar 2018 09:50

Tinggalkan Politik Identitas

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Suhu politik di enam daerah pilkada serentak di Sulut makin memanas. Apalagi perhelatan pilakada serentak 27 Juni semakin dekat. Salah satu yang patut diwaspadai berkembangnya politik identitas yang berpotensi menyulut konflik atau perpercahan. Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) mengingatkan pentingnya peran semua pihak.

 

"Untuk menghilangkan politik identitas, maka harus ada sinergitas dari semua pemangku untuk menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan pilkada serentak ini. Juga harus ada persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen serta keseragaman langkah seluruh stakeholder untuk menjaga agar pilkada ini berjalan aman dan bersih," tuturnya saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pilkada Serentak Tingkat Provinsi Sulut, kemarin (13/3).

 

Menurut OD, pilkada serentak di enam daerah di Sulut akan diikuti 16 pasangan calon (paslon). Dengan 626.892 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar di 79 kecamatan dan 800 desa/kelurahan.

Pemprov Sulut pun memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan pilkada serentak, salah satunya lewat anggaran pengamanan. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 2,7 miliar untuk pelaksanaan pengadaan, kegiatan, sosialisasi, dan monitoring pengamanan pilkada serentak di 2018 ini," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito juga menyinggung bahaya politik identitas. Menurutnya, ini perlu diawasi ketat karena sering bersinggungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

"Ini kita prediksi masih akan terjadi di pilkada enam daerah. Jadi ada pengawasan mendalam, ketika ada yang menggunakan isu tersebut maka akan langsung ditangkap," ungkapnya.

Lanjutnya, Polda Sulut juga telah memetakan potensi kerawanan. Termasuk memprediksi potensi konflik.

"Strategi Polda Sulut untuk menghadapi pilkada ini, yaitu sinergitas seluruh stakeholder, penyelenggara pilkada dan masyarakat. Jadi kita boleh menghangat dalam pilkada ini tapi jangan panas. Polda akan berusaha untuk menjadi water cooler (pendingin)," bebernya.

Tambahnya, Polda Sulut juga akan menertibkan minuman keras (miras). Karena dinilai salah satu penyebab konflik juga miras.

Yang tidak kalah penting terkait hoax atau berita bohong. Menurutnya, hoax memicu perpecahan, kebingungan, instabilitas, dan pemerintah tidak dipercaya.

"Hoax itu adalah alat yang paling cepat untuk membunuh karakter serta membunuh tingkat kepercayaan pemerintah. Ini juga yang akan kita awasi dalam pilkada enam daerah nanti," tegasnya.

Sementara, perwakilan Kajati Sulut Wawan Ernawan mengatakan, untuk menyamakan pemahaman dan pola penaganan terhadap pelanggaran tindak pilkada, beberpa instansi telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Tugas sentra tersebut menurutnya, melakukan koordinasi dengan semua pihak penegak dalam proses penanganan tindak pidana pilkada.

“Jadi fungsinya juga adalah sebagai forum koordinasi antara pihak penegak dan mengatur pola penanganan serta pengawasan agar supaya tidak terjadi tindak pidana di pemilihan kepala daerah,” sebutnya.

Dirinya juga mengatakan, Kejati telah memetakan daerah yang berpotensi terjadinya tindak pidana pilkada.

“Jadi semua bidang yang bersinergi untuk mendukung agar pilkada ini berjalan lancar telah bekerja. Namun kita selalu mengharapkan agar masyarakat juga ikut bekerja sama dengan kita dalam upaya pencegahan dan pengawasan,” tandasnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar