13 Mar 2018 15:11

Villa Diduga tak Ber-IMB, Mandolang dan Tombariri Dirazia

MyPassion

MINAHASA—Investasi di Kabupaten Minahasa makin subur. Seiring dengan perkembangan itu, pemerintah meminta semua perusahaan maupun pribadi untuk memenuhi kewajiban perizinan. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah juga meningkatkan fungsi pengawasan. Salah satunya lewat razia. 

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Minahasa Dr Wilford Siagian mengatakan, dalam waktu dekat razia akan dilakukan di Kecamatan Mandolang dan Tombariri. Disinyalir, pembangunan villa di lokasi itu tak mengantongi IMB. "Itu yang akan kita cek nanti di lapangan," katanya.

Selain itu, dirinya meminta peran aktif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) agar semua perizinan dipenuhi. "Saya berulang-ulang kali meminta dinas terkait agar lebih sering turun ke lapangan untuk mengecek dan mengumpulkan data tempat-tempat usaha, mana yang sudah berizin dan mana yang belum. Kan ada bidang pengawasan yang tugasnya mengawasi masalah perizinan di tiap tempat usaha," ungkapnya.

Dalam kegiatan pengecekan Wilford bangunan atau tempat usaha yang kedapatan tidak memiliki izin pemerintah akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku dalam aturan perundang-udangan. "Pertama kita akan mengirim surat pemberitahuan yang sifatnya mengajak pemilik bangunan atau tempat usaha untuk mengurus izin. Sesuai prosedur kita menyurat sebanyak tiga kali. Nanti jika memang tidak ada niat baik dari pemilik untuk mengurus izin baru kita ambil sikap tegas yaitu menutup tempat usaha," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Elvis Mingkid menuturkan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Minahasa. Termasuk di Kecamatan Mandolang dan Tombariri. Apalagi yang belum mengantongi izin.

“Tentunya kita terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan jika memang ada indikasi perusahaan yang belum mengantongi izin,” sebut Mingkid. Dirinya juga menegaskan, akan memberikan sanksi tegas jika nantinya ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin. “Sanksi sesuai dengan aturan. Jika tak mau melengkapi izin, siap-siap kita tindak,” ucap Mingkid. (ctr-02)

Kirim Komentar