13 Mar 2018 10:16
DJP Suluttenggomalut Canangkan Zona Integeritas

Targetkan Pelaporan 600 Ribu SPT

MyPassion
BASMI KORUPSI: Kakanwil DJP Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin (tengah) bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey diwakili Kepala BPKAD Sulut Asiano Kawatu (ke lima kanan), Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah (ke empat kiri), Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Cerah Bangun (paling kanan), Aspers Kasdam XIII/Merdeka Kol Inf Ayi Lesmana (ke tiga kanan), Kasie Penkum Kejati Sulut Yoni Malaka (ke enam kiri), Inspektorat Bidang Perizinan Polda Sulut AKBP P Maringka (ke dua kiri) serta para kepala KPP usai acara pencanangan ZI-WBK di Aula DJP Suluttenggomalut, Senin (12/3) kemarin.

MANADO—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) terus menggenjot penerimaan pajak tahun ini. Dengan target Rp 10,3 triliun, DJP optimis bakal meraih hasil maksimal. Salah satu cara yaitu menggenjot pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Orang Pribadi (OP) yang akan berakhir 31 Maret mendatang.

 

DJP Suluttenggomalut membeber, memasuki pertengahan Maret realisasi SPT yang diterima baru 82.199 SPT. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebanyak 600 ribu dari sekira 1 juta Wajib Pajak (WP) yang terdaftar. Artinya masih ada 517.801 wajib SPT yang belum melapor.

“Hingga pertengahan Maret ini realisasi yang diterima masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun kita optimis sampai akhir Maret akan maksimal,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin di sela acara pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Aula Kanwil DJP Sulutenggomalut, Senin (12/3) kemarin.

Sementara, terkait pencanangan zona integeritas ini, Avantin menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan hasil rancangan yang trercantum dalam naskah ZI-WBK.  “Agar sistem penerimaan pajak dilakukan dengan transaparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” sebut Avantin. Dengan target perolehan pajak yang besar, pihaknya terus melakukan perubahan dan inovasi.

“Diantaranya dalam hal melayani. Peraturan ini akan berlaku juga untuk semua KPP, dan instansi perpajakkan lainnya. Intinya kami ingin berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang penuh integeritas, transparansi dan berkualitas, agar target pajak benar-benar terealisasi,” katanya.

Dirinya pun mengajak semua WP termasuk yang sudah ikut amnesti pajak, serta masih memiliki aset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-FINAL. “Karena April mendatang sistem Automatic Exchange Of Information (AEol) akan segera diberlakukan. Saat itu semua lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan pada DJP,”  dia mengingatkan.

Kabid P2- Humas FN Rumondor menambahkan, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT, masing-masing KPP sudah menyiapkan beberapa gerai pojok pajak yang bisa didatangi selain  di KPP masing-masing wilayah. “Ada beberapa tempat selain di KPP. Baik melalui e-filling maupun manual (grafis, red),” sebut Rumondor didampingi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakkan Devyanus Polii.

Terpisah, Akademisi Hukum Prof Atho Bin Smith menilai, pencanagan ZI-WBK merupakan hal yang baik dan patut diapresiasi. Karena hal tersebut akan membantu menguatkan kepercayaan masyarakat pada semua instansi perpajakan. “Artinya, jika DJP dan KPP benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan sistem pelayanan yang transparansi dan bebas KKN, maka WP akan lebih taat membayar pajak,” singkat akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Turut hadir dalam pencanangan ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asiano Kawatu, Kepala Kantor Direktoratr Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Prov Sulut Sulaimansyah, Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Cerah Bangun, seluruh pimpinan KPP, perwakilan Forkopimda dan beberapa wajib pajak. (tr-01/fgn)

Kirim Komentar