13 Mar 2018 10:14

Penerimaan Driver Online Ditutup

MyPassion

MANADO—Penerimaan driver taksi online kini ditutup untuk sementara waktu. Penutupan penerimaan driver baru ini ditegaskan pihak Kemenhub bersama Kemenkominfo. Penghentian penerimaan driver taksi online dilakukan untuk semua platform. Kedua kementerian ini pun mengimbau semua aplikator taksi berbasis online agar tidak menerima driver baru.

 

Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan, moratorium itu berlaku di seluruh indonesia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Budi mengatakan, keputusan tersebut diambil mengingat jumlah taksi di masing-masing aplikasi sudah terlalu banyak. Budi merasa prihatin terhadap kondisi para pegemudi taksi online yang kian hari berkompetisi semakin ketat. ”Ada kecenderungan sulit mendapatkan order,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Manado Post) kemarin (12/3).

Ketika semua aplikator dilarang menerima mitra-pengemudi baru, Kemenkominfo akan memperbaiki program dashboard pengawasan taksi online. ”Dalam minggu ini sudah dilaporkan ke Kemenko Maritim,” katanya. Dalam perbaikan tersebut, akan dikonsolidasikan data masing-masing aplikator. Budi menyebutkan, ada percepatan tidak proporsional dalam pertambahan jumlah driver. “Itu jangan dilakukan, kasihan mereka (para driver) sudah susah,” sahutnya.

Kebijakan itu tidak ada kaitannya dengan Permenhub (PM) No 108/2017. Kata dia, kebijakan terhadap aplikator adalah murni domain Kemenkominfo. ”Tidak ada revisi, saya tetap konsisten memberlakukan PM 108,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen mengaku belum puas dengan sikap pemerintah yang mengeluarkan surat moratorium untuk para operator taksi daring. Dia pesimis jika aturan itu akan benar-benar ditaati oleh para aplikator. ”Kami pesimis (akan dijalankan) bila tidak diawasi atau diberi sanksi jika operator melanggar,” ungkapnya.

Menurutnya hal itu disebabkan pendaftaran supir taksi daring ini dilakukan secara online atau lewat vendor. Bukan tatap muka. Surat yang diberikan sejak 5 Maret itu menurutnya memang tidak pernah ditaati. ”Masih banyak yang membuka pendaftaran,” kata Christian.

Christian menyarankan jika pemerintah lebih baik mengatur sanksi secara tertulis. Sebab dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108/2017 tidak ada sanksi bagi yang cukup berat. ”Termasuk untuk melindungi driver agar tidak disuspend secara sepihak atau penyesuaian tarif batas atas dan bawah yang tepat,” bebernya.

12
Kirim Komentar