09 Mar 2018 09:38

Gaji PNS Dipotong 15 Persen

MyPassion
Asman Abnur

MANADO—Pegawai Negeri SIpil (PNS) di Sulut harus bersiap-siap gajinya dipotong 15 persen per bulan. Hal tersebut akan berlaku jika rencana skema dana pensiun baru yang dipersiapkan pemerintah benar-benar dilaksanakan tahun 2020.

 

Potongan iuran dana pensiun 15 persen per bulan itu terbilang besar. Sebab, sebelumnya potongan hanya 4,75 persen. Selama ini potongan dana pensiun bisa kecil karena sebagian dibebankan ke APBN. "Konsep kami 10 sampai 15 persen dari semuanya (gaji PNS, red). Tapi, uang itu jadi milik PNS terkait, setelah pensiun dikembalikan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur.

Asman menyatakan, skema pensiun baru tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sistem baru itu disebut fully funded, menggantikan sebelumnya, pay as you go.

Terkait ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Asiano Gamy Kawatu menuturkan, jika sudah ada arahan melalui pemberitahuan resmi maka pihaknya akan menerapkan hal ini. "Selaku instansi pemerintah, semua harus secara resmi. Jadi walaupun saya sudah membaca beberapa berita, tentang rencana tersebut namun jika tidak ada surat resmi maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi semua harus tunggu perintah dari pusat, baru bisa diterapkan," sebutnya.

Dirinya menilai, skema ini tidak akan merugikan. “Toh pemotongan ini kan nantinya kembali ke ASN yang bersangkutan ketika dia pensiun. Jadi jika pemerintah pusat sudah memberlakukan hal ini, maka semua harus ikut aturan," ucapnya.

Pengamat pemerintahan Dr Maxi Egeten mengatakan, skema baru mengenai dana pensiun tersebut, harus mencakup penyesuaian mengenai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beban APBN terkait dana pensiun harus betul-betul mencerminkan kebutuhan untuk mengembangkan pegawai negeri serta personel TNI dan Polri yang lebih profesional dan bisa mendapatkan tunjangan pada saat hari tua. "Tentu dana pensiun harus adil sesuai dengan beban kerja dan lamanya dia bekerja. Tapi jangan karena dana pensiun APBN atau APBD terbebankan, karena itu pemerintah harus matang dalam mengeluarkan kebijakan tersebut," ucapnya.

Egeten menambahkan, setiap tahun negara membayar dana pensiun dari pendapatan pajak dan iuran asuransi sosial pegawai yang masih aktif. “Persoalannya, ke depan jumlah pensiunan PNS diperkirakan terus membengkak sehingga dapat membebani negara. Jadi pemerintah harus arif dalam menentukan kebijakan ini,” tukasnya.

Diketahui, perbedaan utama model lama dan baru skema pensiun PNS adalah besaran iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan. Model baru akan jauh lebih besar. Dana pensiun sepenuhnya berasal dari iuran gaji PNS. Tidak ada lagi sokongan APBN.

Beban pensiunan PNS ke APBN memang cukup tinggi. Data dari paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kementerian PAN-RB menyebutkan, belanja pensiun di APBN 2016 mencapai Rp 103,26 triliun. Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp 107,98 triliun. Jika skema pay as you go dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun di APBN mencapai Rp 248,56 triliun.

Saat ini potongan gaji PNS sebenarnya sudah mencapai 10 persen, tapi itu untuk beberapa item iuran. Selain potongan dana pensiun 4,75 persen, ada potongan untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan kematian. Artinya, PNS harus siap-siap dipotong lebih dari 20 persen gaji jika potongan dana pensiun saja sudah mencapai 15 persen.

MenPAN-RB yakin sistem pensiun baru yang tengah digodok akan meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS. Dia mencontohkan, pejabat eselon I (sekelas direktur jenderal dan sekretaris daerah) memiliki gaji pokok Rp 44 juta selama sebulan. Jika hanya dipotong 10 persen seperti sekarang, mereka akan menerima sekitar Rp 4 juta tiap bulan setelah pensiun.

PNS yang baru (seleksi CPNS 2018) akan mengikuti model pensiun yang baru. Sedangkan bagi yang lama, akan diterapkan dua metode. Baik metode pay as you go maupun fully funded.(jpg/tr-02/tan)

Kirim Komentar