08 Mar 2018 09:46

Rehabilitasi Pecandu Narkoba Makin Ketat

MyPassion
Ari Dono Sukmanto

MANADO—Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, merespon pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, yang memberi petunjuk pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Diketahui, petunjuk itu diberikan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/01/II/Bareskrim.

 

Dalam petunjuk tersebut, diberikan sejumlah poin pertimbangan tentang pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi medis maupun sosial. Pertimbangan pertama, rehabilitasi diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotik yang melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh orangtua kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Pertimbangan kedua, rehabilitasi diberikan kepada tersangka yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif, tanpa ditemukan barang bukti. Kabareskrim menyatakan dalam dua pertimbangan ini tidak dilakukan proses penyidikan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotik. Menurutnya, penyidik hanya diizinkan melakukan interogasi untuk mengetahui asal usul narkotik yang diperoleh oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotik.

Pertimbangan terakhir, rehabilitasi diberikan kepada tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif serta ditemukan barang bukti narkotik dengan jumlah tertentu. Pada pertimbangan ini, dinyatakan proses penyidikan tetap dilakukan. Sementara rehabilitasi dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik.

Sementara itu, untuk penanganan tersangka di luar tiga pertimbangan itu, Ari meminta dilakukan sesuai dengan manajemen penyidikan yang berlaku. Sedangkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotik dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik. Menurut Ari, surat edaran itu berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polda Sulut melalui Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebutkan, di dalam undang-undang Narkotika, memang disebutkan kualifikasi tentang pengguna dan pengedar. Namun, kata perwira pangkat tiga melati ini, pasal tersebut sering menjadi polemik dalam penerapannya, karena sangat berpengaruh terhadap lamanya hukuman yang mengancam tersangkanya.

“Karena dalam penerapan pasal tersebut, tidak ada tuntunan atau dasar yang jelas, agar terdapat keseragaman dan penilaian penyidik lebih obyektif, maka ada baiknya jika ada referensi (seperti edaran kabareskrim), untuk mendukung penerapannya,” tandas Tompo, mantan wadireskrimsus Polda Maluku Utara.(gnr)

Kirim Komentar