07 Mar 2018 09:59

MENCARI PENYELENGGARA PEMILU TANPA SUAP

MyPassion
Johnny Alexander Suak, Staf Khusus Gubernur, Dosen FEB UNSRAT

Penyelenggara pemilu dituntut untuk bersikap independen, berintegritas dan profesional. Integritas Penyelenggara Pemilu memiliki peran penting untuk menghadirkan pelaksanaan pemilu/pilkada yg LUBER JURDI dan BERKUALITAS.

 

Peristiwa penangkapan Anggota KPU Garut (dan Ketua Panwaslu Garut) karena menerima gratifikasi/suap. Merupakan tamparan bagi kredibilitas penyelenggara pemilu yg sementara melaksanakan  tahapan pemilu/pilkada.  Peristiwa ini membuktikan bahwa (calon) peserta pemilu/pilkada akan melakukan langkah apapun utk memperjuangkan hak politiknya, termasuk menyuap penyelenggara pemilu.

 

PROFESI GANDA PENYELENGGARA PEMILU

 

Masih banyak ditemukan profesi sebagai penyelenggara pemilu hanya dijadikan sambilan sehingga dikhawatirkan memengaruhi kinerja.

Ada keprihatinan dari sebagian masyarakat bahwa ternyata pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu di level provinsi maupun kabupaten/kota banyak yang hanya dijadikan pekerjaan sambilan artinya oknum penyelenggara pemilu masih merangkap dengan pekerjaan profesi lainnya seperti wartawan, pengusaha, advokat, bahkan beberapa yg berstatus pegawai negeri sipil, guru ataupun dosen tanpa mengajukan cuti untuk bekerja sepenuh waktu, padahal pada proses seleksi bahwa semua calon telah menyatakan kesanggupannya untuk tidak  berprofesi ganda.

 

Hal itu sesuai Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada pasal itu telah diwajibkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun  kabupaten kota menyatakan bersedia bekerja sepenuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

 

Penilaian sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa penyelenggara pemilu yg  masih berprofesi ganda itu tidak serius dalam mengemban tugas dan ini memiliki pengaruhnya pada konflik interest maupun tindakan menyimpang berupa gratifikasi atau suap, sebagaimana penangkapan komisioner KPU dan panwas di Garut karena diduga menerima suap dari salah satu bakal calon yang tidak lolos.

 

INKONSISTENSI DALAM PENERAPAN ATURAN

 

Disadari atau tidak memang banyak peraturan yg membatasi ruang lingkup baik sikap maupun tindakan penyelenggara pemilu, namun terlalu banyak aturan mengikat yg dilanggar. Sehingga mungkin lebih baik dengan aturan yang sedikit tapi konsisten dan komitment yg tinggi dalam pelaksannaanya.

 

Kita sering diperhadapkan bahwa  syarat menjadi  Penyelenggara pemilu harus memiliki komitmen untuk bekerja baik dan sunguh sungguh dengan di tandai dengan menandatangani surat pernyataan bekerja penuh waktu, akan tetapi masih ditemukan oknum penyelenggara pemilu  yang kadang sambil ngajar, ngantor bahkan ngojek.

 

Disisi lain penerapan asas penyelenggara pemilu sesuai UU 7 Tahun 2017  masih jauh dari harapan misalnya asas profesional, masih ditemukan latar belakang pendidikan atau jurusan pada saat yg bersangkutan  kuliah dan lulus memperoleh gelar tidak  linear dengan syarat masuk sebagai penyelenggara pemilu yang profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kerja dibutuhkan waktu dan anggaran yg besar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yg SIAP BEKERJA.

Kemudian masih ditemukan penyelenggara pemilu yg tidak profesional  terkait dengan memberikan kepastian hukum pada peserta pemilu diakibatkan masih ditemukan peraturan dalam bentuk PKPU dan PERBAWASLU yang tidak sinkron bahkan diberapa kajian dan analisa berbeda dengan UU Pilkada maupun UU Pemilu sehingga keputusan penyelenggara pemilu menimbulkan ketidakpuasan bagi peserta pemilu dalam setiap tahapan yang  berujung pada penyelesaian pada penganan pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan etik serta sengketa proses ataupun hasil pemilu

 

MEMBANGUN INTEGRITAS DARI HATI

 

Upaya untuk membangun Integritas penyelenggara pemilu tidak cukup hanya dengan sosialisasi aturan ataupun bimtek penguatan kapasitas dan kapabilitas namun dibutuhkan upaya kita bersama untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dalam sikap tindakan bahkan hasrat moral dalam hati dan pikiran untuk melaksanakan tugas kerja serta menegakan keadilan pemilu dengan kejujuran dan ketakutan kepada Tuhan sang Pencipta .

 

Karena itu, integritas sebagai penyelenggara pemilu  bukan sekedar komitmen. Apalagi hanya tertulis surat pernyataan yg ditandangani diatas meterai, tepampampang dalam standing banner atau spanduk yang disuarakan  dalam deklarasi anti politik uang. Teapi Integritas itu soal penerapan, soal praktik yg baik jujujur dan amanah dalam menjalankan seluruh tahapan2 pemilu/pilkada. Bahkan lebih luas lagi, integritas itu terkait dengan perilaku dan sikap moral kita sehari2 dlm menerapkan nilai2 kejujuran, amanah, keteladanan, kesederhanaan.

 

Menurut Butler dalam Wasesa (2011:48) mengkonsepsikan “integritas sebagai sebuah reputasi, dalam konteks organisasi seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya.”  Integritas berasal dari kata latin “integrate” yang artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan menurut Kamus Besar  Bahasa Indonesia Integritas berarti mutu, sifat atau keaadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

 

Maka integritas dapat dimaknai dengan kualitas diri seseorang yang bersifat positif berkenaan dengan kesatuan pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh nilai kejujuran sehingga dapat dipercaya dan tetap memegang komitmen.   

Ada tiga kata kunci dalam integritas yang dapat diamati yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen dan berprilaku secara konsisten”.

 

Integritas seharusnya ditempatkan sebagai unsur yang utama dalam setiap organisasi/kelembagaan. Hal ini harus  disadari, karena Integritas merupakan ruhnya suatu organisasi. Semakin kuat integritas semakin sehat tumbuhnya organisasi. Ada dua perilaku utama untuk menjadi indikator cerminan organisasi yang berintegritas, yaitu: (1) bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya serta berkomitmen; dan (2) menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

 

Integritas merupakan perwujudan moral dari seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, tidak cukup hanya ditampilkan hanya dengan peraturan perundang-undangan maupun surat keputusan. Namun harus sejalan dengan sumber keyakinan masing-masing personal dalam menumbuh kembangkan moral yang indah dan mulia serta dipraktekan dalam keseharian dan kebersamaan yang tercim dalam HATI.

 

TANTANGAN PENYELENGGARA PEMILU YANG BERINTEGRITAS

 

Penyelengggarakan pemilu baik KPU maupun BAWASLU, menghadapi tantangan utama yakni bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat sebagai stake holder pemilu. Peristiwa di Garut semakin memberikan stigma yang kuat selama ini bahwa penyelenggara pemilu dipersepsikan sebaguan sebagian masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yg tidak profesional artinya masih ditemukan dalam proses tahapan pemilu didapati oknum yang tidak adil dan tidak jujur. Selalu saja ada ruang dan dimensi kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu, tidak hanya datang dari masyarakat melainkan juga dari para peserta pemilu.

 

Untuk membangun  kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dengan  melakukan upaya penguatan integritas penyelenggara pemilu dan terus membangun sistem yang transparan serta melibatkan seluruh elemen dalam membuat peraturan. 

 

 Dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka penyelenggara pemilu  harus tetap  menjujung tinggi integritas. Proses yang benar adil dan memberi kepastian hukum dalam melaksanakan semua tahapan pemilu akan menjadi barometer integritas penyelenggara pemilu demokratis. Sehingga proses Pilkada maupun Pileg dan Pilpres akan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya yang  diharapkan dapat membawa perubahan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

 

Sebagai implementasi penegakan integritas, penyelenggara pemilu dihadapkan pada penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Salah satu Prinsip Dasar Etika dan Perilaku penyelenggara pemilu yang penting bagi penyelenggara pemilu adalah menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. 

Maka sebagai penyelenggara pemilu  harus tunduk dan patuh pada Penegakan  Kode Etik yang merupakan satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Dengan demikian penegakan kode etik ini diharapakan akan dapat menjaga integritas , kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. 

 

Kode etik dibuat dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku penyelenggara pemilu. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku penyelenggara pemilu yang didasarkan pada patokan etik, maka diharapkan akan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga penyelenggara pemilu yang lebih kuat dan berintegritas TANPA SUAP.(*)

Kirim Komentar