07 Mar 2018 10:06

KPU Verifikasi Ulang, Jadi-Jo di Ujung Tanduk

MyPassion

KOTAMOBAGU—Pasangan calon (paslon) perseorangan yang maju di Pilwako Kotamobagu 2018, Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag (Jadi-Jo) di ujung tanduk. Pasalnya, nasib Jadi-Jo terancam batal menjadi peserta pilwako jika verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan KPU menujukkan fakta berbeda. Ada sekitar 400 warga yang menyatakan menarik dukungan kepada paslon Jadi-JO. Dengan demikian, dipastikan jumlah dukungan untuk paslon ini tidak memenuhi syarat dukungan lagi.

 

Diketahui, berkas dukungan pasangan nomor urut dua ini, masih menjalani masa verifikasi faktual ulang lewat rekomendasi Panwaslu. Ini menindaklanjuti putusan sidang gugatan pada 28 Februari lalu. Data yang ada, bahwa jumlah syarat dukungan yang diplenokan KPU Kotamobagu lalu, berjumlah 9.064. Namun belakangan, saat verifikasi faktual ulang

dukungan yang diplenokan berkurang 400. Maka otomatis, syarat dukungan ke pasangan Jadi-Jo tidak mencapai syarat 8.681 yang ditetapkan.

Meski demikian, Komisioner KPU Kotamobagu Amir Halatan mengaku masih menunggu hasil verifikasi faktual ulang resmi. Menurut dia, hasil verifikasi faktual ulang di enam desa/kelurahan masih akan diplenokan lagi di setiap kecamatan.

“Kita masih menunggguh hasil verifikasi faktual ulang. Sebab sementara dilakukan oleh PPS. Kita tunggu saja. Kan masih akan dilakukan pelno lagi,” ujarnya.

Sementara, Jainuddin Damopolii tetap optimis akan lolos dan ikut sebagai kontestan pilkada Kotamobagu 2018. “Kami optimis kalau akan lolos. Sebab proses banding di PTUN akan kami lakukan,” katanya.

Kuasa Hukum pasangan Jadi-Jo Very Satria Dilapanga menegaskan, menolak keputusan Panwaslu. Menurutnya, apa yang menjadi keputusan Panwaslu terkait dengan verifikasi faktual ulang sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan aturan.

“Sekarang jika ini balik lagi ke verifikasi faktual ulang, berarti ini melanggar dengan tahapan,” katanya.

Dia mengaku dengan adanya keputusan Panwaslu untuk melakukan verifikasi faktual ulang, pihaknya telah mengajukan banding ke PTUN. Kendati terjadi sengketa, namun pihaknya mengabaikan itu. Justru pihaknya kata Very, telah membuka sengketa ke Panwaslu salah satunya adalah keputusan terkait dengan verifikasi faktual ulang. “Ini bentuk upaya perlawanan kami dengan melakukan banding ke PTUN,” pungkasnya. (cw-03/can)

Kirim Komentar