06 Mar 2018 11:54
OD Beri Waktu Tiga Bulan

Eselon II Jalani Masa Percobaan

MyPassion
TEGAS: Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw menyaksikan penandatanganan kontrak kerja yang dilakukan Sekprov Edwin Silangen, kemarin.

MANADO—Jajaran eselon II Pemprov Sulut, termasuk Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen diberi waktu tiga bulan untuk menunjukkan kinerja. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Olly Dondokambey di sela penandatanganan kontrak kinerja bersama kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut, di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, Senin (5/3), kemarin.

“Kontrak kerja ini anjuran KASN dan lembaga terkait. Dari sini kita bisa melihat target capaian yang sudah ditetapkan dan telah mereka tandatangani,” sebutnya. Olly melanjutkan, dia akan mengevaluasi ini tiga bulan ke depan. “Kita evaluasi kinerjanya selama tiga bulan. Ada reward dan punishment. Yang berprestasi tentu dapat tempat,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan gubernur, semua jajaran Pemprov Sulut harus bekerja sesuai aturan. "Saya minta kepala perangkat daerah tetap bekerja sesuai aturan. Kalian sudah menandatangani kontrak kinerja dengan kami (OD-SK) untuk menunjang semua program menuju Sulut Hebat yang sejahtera," ungkapnya.

Kontrak kerja tersebut, lanjut Olly harus ditepati dan dilaksanakan. Pun seluruh ASN dan THL ditekankannya harus disiplin,  loyal, punya etika birokrasi, integritas, dan soliditas. “Jauhi tindakan yang menjurus pada praktek korupsi, teliti dalam proses pelaksanaan anggaran serta administrasi laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.

Di sisi lain, legislator DPRD Sulut Decky Palinggi mengapresiasi langkah OD-SK yang memberi target kerja pada perangkat daerah, kemudian dinilai. “Itu harus dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub agar semua pejabat memaksimalkan kinerja,” ujar Palinggi.

Politikus Partai Golkar ini menilai, kontrak kerja yang sudah ditandatangani sebagai bukti kesanggupan pejabat mengikuti ritme kerja OD-SK. “Jika memang ada yang tak sesuai, silakan dievaluasi. Reward dan punishment harus diberlakukan untuk baiknya birokrasi di Pemprov Sulut. Ini juga bisa ditiru kabupaten/kota lain,” pungkas Wakil Ketua Komisi I ini.

Di sisi lain, pengamat pemerintahan Dr Johny Lengkong mendorong Pemprov memaksimalkan tugas eselon II hingga eselon IV. “Moratorium penerimaan ASN yang dilakukan pemerintah pusat membuat daerah harus berpikir ekstra bagaimana memaksimalkan kekuatan birokrat,” ujarnya.

Jika pejabat mengetahui tugas dan fungsinya, kata Lengkong, akan memudahkan pemerintah melakukan pelayanan pada masyarakat. “Karena inti dari jalannya pemerintahan itu adalah pelayanan maksimal pada masyarakat dan semua lapisan merasakan program unggulan,” pungkas akademisi Fispol Unsrat ini.(gel)

Kirim Komentar