23 Feb 2018 14:21

Kandoli Siap Dipanggil Pansus Hak Angket

MyPassion
Ronald Kandoli

MITRA—DPRD Mitra telah membentuk Pansus Hak Angket. Untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Plt Bupati Mitra Ronald Kandoli. Pansus tersebut, dibentuk berdasarkan rekomendasi Dewan Adat Mitra. Serta tuntutan pengunjuk rasa yang dilakukan Forum Masyarakat Mitra Bersatu, Rabu (21/2) lalu.

 

Menanggapi itu, Kandoli menyampaikan dirinya siap memberikan klarifikasi jika dipanggil Pansus Hak Angket DPRD. “Jadi saya siap memberikan klarifikasi dan keterangan terhadap Pansus DPRD. Serta Panwaslu jika dibutuhkan,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Kamis (22/2) kemarin.

Kandoli mengungkapkan tudingan yang dialamatkan kepadanya sama sekali tidak benar. “Tak pernah saya ucapkan atau perintahkan untuk mendukung paslon. Ataupun mendukung kotak kosong, hingga penurunan foto Bupati James Sumendap, karena saya tahu James Sumendap masih bupati saya,” terangnya.

Menurutnya, setiap ada kegiatan pemkab, ia selalu tekankan kepada ASN untuk terus menjaga netralitas. Serta sukseskan Pilkada Mitra dengan aman dan tertib. “James Sumendap masih bupati dan ketua partai saya. Tapi sebagai Plt Bupati, harus netral untuk menyukseskan Pilkada Mitra. Jadi tidak benar jika dikatakan mendukung paslon ataupun dukung kotak kosong, apalagi memerintahkan menurunkan foto bupati,” ungkap Kandoli.

Terkait unjuk rasa damai dari Forum Masyarakat Mitra Bersatu, Kandoli pun bersyukur. Karena berjalan aman dan lancar. “Karena penyampaian aspirasi itu merupakan hak warga negara yang diatur undang-undang. Saya bersyukur aksi damai berjalan aman. Diharapkan masyarakat tetap tenang dan menghindari agar tidak terjadi konflik,” tuturnya. “Mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Minahasa Tenggara, dengan aman dan damai, demi Mitra yang kita cintai,” pungkasnya.

Sebelumnya, diungkapkan Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga Mitra. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Mitra. “Kami sudah lihat tadi itu keluhan rakyat Mitra. Jadi kami sebagai wakil rakyat tentu harus menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya.

Terkait pembentukan pansus, Watuseke mengatakan, itu merupakan respon dari berbagai masukan aspirasi warga. Mulai dari surat resmi dewan adat Mitra. “Sampai dengan petisi Forum Masyarakat Mitra bersatu yang sudah dilakukan,” tandasnya.

Jackson Mokat yang dipilih sebagai ketua pansus pun menuturkan, segera melakukan penyelidikan terkait masukan masyarakat. Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Plt bupati Mitra. “Karena ini butuh proses. Tentu ada mekanisme yang harus dilakukan. Kami akan melakukan rapat dengan pansus panitia lainnya. Karena ada kajian-kajian yang harus kami matangkan,” jelasnya.(tr-04/gnr)

Kirim Komentar