22 Feb 2018 09:32

Pansus Hak Angket Usut Kasus Plt Mitra

MyPassion
BAWA ASPIRASI: Pimpinan serta beberapa legislator Mitra, menerima aspirasi warga dari FMMB, Rabu (21/2). Foto: Hesly Marentek/MP

MITRA—Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Mitra Bersatu (FMMB), menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Mitra, Rabu (21/2). FMMB merupakan perwakilan dari 144 kelurahan/desa yang ada di 12 kecamatan di Minahasa Tenggara. Terpantau, sejak pukul 9.00 Wita, massa mulai berdatangan memadati halaman Kantor DPRD Mitra. Ratusan personel keamanan tampak ikut mengawal aksi damai ini. Setelah terkumpul, pukul 11.00 Wita, aksi damai berlanjut dengan penyampaian petisi.

 

Sebelum membacakan petisi tuntutan, Aktivis Pemuda Veppy Rambi salah satu orator aksi meminta peserta jangan melakukan hal-hal anarki. “Jadi jangan sampai ada peserta aksi damai berbuat anarki. Jika memang kedapatan. Kami persilakan pihak kepolisian menindaklanjutinya,” imbaunya.

Lanjut dikatakan Veppy, aksi ini murni dari warga. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun. “Kami warga dari 144 desa atau kelurahan di 12 kecamatan yang ada. Bahkan ada yang ingin ikut. Namun, kami memohon maaf untuk warga yang tidak bisa ikut. Karena kami hanya mengakomodir 10 orang per desa,” ujar Veppy.

Tak berselang lama, Veppy mulai membaca petisi dari FMMB. Mereka menuntut tujuh tuntutan terkait masalah dugaan pelanggaran yang dilakukan Plt Bupati Mitra Ronald Kandoli. Pertama mereka meminta polisi mengusut tuntas penurunan foto James Sumendap yang merupakan simbol negara. “Kedua meminta Gubernur Sulut mencopot Plt Bupati Ronald Kandoli. Karena sudah menyalahgunakan tugas,” ujar Veppy, disertai teriakan setuju dari massa.

Poin petisi selanjutnya meminta panwaslu mengusut netralitas Plt bupati. Karena ada indikasi membiarkan masyarakat umum menggunakan ruang kerja Plt bupati dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Para peserta aksi juga meminta DPRD Mitra untuk segera membentuk pansus hak angket.

Terkait dugaan ujaran kebencian, tokoh masyarakat Mitra Denny Lumintang mengatakan harus diusut tuntas. “Apalagi membawa isu putra daerah. Itu bisa mengganggu stabilitas di Mitra. Apalagi ini menjelang Pilkada,” kata mantan Anggota DPRD Mitra ini. Terlihat hadir Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke dan Katrien Mokodaser. Serta Ketua Komisi A Corry Kawulusan, Ketua Fraksi PDIP Vocke Ompi dan Ketua Badan Legislasi DPRD Mitra Kisman Hala.

Petisi yang diajukan diterima DPRD dan ditandatangani langsung Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke. Penandatangan dilakukan di depan ratusan massa FMMB. Disaksikan Kapolres Minsel AKBP FX Winardi Prabowo. Watuseke pun mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi warga Mitra. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Mitra. “Kami sudah lihat tadi itu keluhan rakyat Mitra. Jadi kami sebagai wakil rakyat tentu harus menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya. Usai penandatangan, massa FMMB langsung membubarkan diri.

Tak menunggu lama, DPRD langsung menggelar rapat paripurna pembentukan Pansus Hak Angket. Dalam paripurna yang dihadiri lima fraksi, politisi Hanura Jackson Mokat, terpilih sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke mengatakan, ini merupakan respon dari berbagai masukan aspirasi warga. Mulai dari surat resmi dewan adat Mitra. “Sampai dengan petisi Forum Masyarakat Mitra bersatu yang dilakukan tadi (kemarin)," tandasnya.

Jackson Mokat pun menuturkan, segera melakukan penyelidikan terkait masukan masyarakat. Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Plt bupati Mitra. “Karena ini butuh proses. Tentu ada mekanisme yang harus dilakukan. Kami akan melakukan rapat dengan pansus panitia lainnya. Karena ada kajian-kajian yang harus kami matangkan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Ronald Kandoli saat dikonfirmasi via WhatsApp menyatakan, siap untuk dipanggil pansus Hak Angket. “Saya menghormati. Itu hak dewan,” tulisnya. Namun tudingan yang di alamatkan kepadanya, Kandoli membantah. “Tidak benar,” tandas Kandoli.(tr-04/gnr)

Kirim Komentar